Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru
Abstract
Abstract
The law plays an active role in providing a sense of security for everyone in all situations, including the situation the world is experiencing in the last few months. The Corona pandemic caused multidimensional shocks, such as in the education, health and economic sectors. Compared to other sectors, it is the economic sector that has the most attention. The Central Statistics Agency noted that the rate of economic growth in Indonesia experienced a slowdown which fell in the first quarter of 2020, which was only 2.97%. Meanwhile, economic growth in the first quarter of 2019 was at 5.07%. The impact of the corona pandemic in the economic sector also has an impact on the labor sector. The Indonesian government has implemented a policy to work from home (WFH) since mid-March 2020. However, not all work can be done from home so that many workers still have to experience layoffs. The government should make regulations at the level of laws in order to better protect workers. This is important so that workers can still make ends meet in difficult times like this
Keywords: force majeure; laborer; right
Abstrak
Hukum berperan aktif untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang dalam segala situasi, termasuk situasi yang tengah dialami dunia beberapa bulan terakhir ini. Pandemi Corona menimbulkan guncangan multidimensi, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, sektor ekonomi yang paling banyak disoroti. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan yang jatuh di Kuartal I/2020, yaitu hanya 2,97%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2019 berada di angka 5,07%. Dampak pandemi corona dalam bidang ekonomi turut berimbas pada bidang ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sejak pertengahan Maret 2020. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah sehingga banyak tenaga kerja yang masih harus mengalami PHK. Pemerintah seharusnya membuat peraturan setingkat undang-undang agar dapat lebih melindungi pekerja. Hal ini menjadi penting agar para pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa-masa sulit seperti ini
Kata kunci: hak; force majeure; pekerja
Full Text:
PDFReferences
Adhawiyah, R., Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2019). ANALISIS HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI KEPEMILIKAN RUMAH DENGAN TANAH BERSERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI PT. SUCI GRIYA PERSADA. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v8i2.2526
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM PERJANJIAN. (2017). USU LAW JOURNAL.
Asri, D. P. B. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUDAYAAN MELALUI WORLD HERITAGE CENTRE UNESCO. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art3
Idhom, A. M. (2020). Update Corona 31 Maret: Data Kasus di 32 Provinsi Indonesia & Dunia. Tirto.Id.
Iping, B. (2020). PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL. JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL. https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290
Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Jurisprudentie. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665
Latupono, B. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA KONTRAK (OUTSOURCING) DI KOTA AMBON. SASI. https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366
Mayrusta Dwi Murti, & Purnomo, S. H. (2018). PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (KAJIAN HUKUM PERBURUHAN. AKRAB JUARA. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Messah, Y. unit., Widodo, T., & Adoe, M. (2013). Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan. Universitas Nusa Cendana.
Michael, T. (2016). CORRUPTION AND NICCOLO MACHIAVELLI. Asia Pacific Fraud Journal. https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.21
Paddeu, F. I. (2012). A Genealogy of Force Majeure in International Law. British Yearbook of International Law. https://doi.org/10.1093/bybil/brs005
Petriella, Y. (2019). Kemenpar Optimalkan Wisata MICE. Berita.
Priyatno, D., & Aridhayandi, M. R. (2018). Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36
Purnomo, S. H. (2019). PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2493
Purwadi, A. (2019). PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2494
Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439
Rahmani, I. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI DALAM KEPAILITAN PENGEMBANG (DEVELOPER) RUMAH SUSUN. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1758
Rudi Pisteo, Fajar Sugianto, S. L. A. (2020). PEMAKNAAN KEMBALI TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.1155/2010/706872
Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255
Shalihah, F. (2017). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham. UIR Law Review, 1(2), 149–160.
Sudariyanto, M. A. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 50.
Sugianto, F. (2016). NET BENEFIT ANALYSIS TO THE REFERENT GROUP TERHADAP DAMPAK IMUNITAS HUKUM APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.891
Sugianto, F., Mildova, S., & Simeon, F. C. (2020). Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019
Sutrawaty, L. (2018). Force Majeure sebagai Alasan tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. Journal of Chemical Information and Modeling. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
DOI: https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.17247 Abstract - 0 PDF - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.