Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden

Siti Romlah

Abstract


Abstract:

Conditional release of prisoners can be given when the convict has fulfilled the terms and conditions that apply in article 82 of Permenkumham Number 3 Year 2018. However, problems arise when the president takes the initiative to provide parole to prisoners, especially terrorism prisoners. Even though there are no provisions in the president's prerogative provisions that directly give authority to the president to be able to release prisoners, except the provisions that require prisoners to file clemency, amnesty, abolition and rehabilitation. Because of this, in this simple article the author conducted a discussion.

Keywords: Conditional Release, President's Authority, Terrorism

 

Abstrak:

Pembebasan bersyarat terhadap narapidana dapat diberikan pada saat terpidana telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Namun, permasalahan muncul pada saat presiden berinisiatif untuk memberikan pembebasan bersyarat terhadap narapidana khususnya narapidana terorisme. Padahal dalam ketentuan mengenai hak prerogatif presiden tidak ada ketentuan yang secara langsung memberikan kewenangan kepada presiden untuk dapat membebaskan narapidana. Kecuali ketentuan yang mensyaratkan narapidana mengajukan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Karena hal inilah, dalam artikel sederhana ini penulis melakukan pembahasan. 

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Kewenangan Presiden, Terorisme

 

 

 


Full Text:

PDF

References


Daftar Jurnal:

Aji, Ahmad Mukri. (2013). "Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1.

Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim. (2018). Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute.

Baital, Bachtiar. (2014). “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman,” dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1, Edisi Juni.

Fathudin dan Khalie, Ahmad Tholabi. (2017). “Existence of Clemency as President Prerogative Right (Comparison Study of Indonesia with Countries of the World),” dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 5, No.1, Edisi Juni.

Hielmy, Irfan; Yunus, Nur Rohim. (2018), "The Rebellion Indication Towards Sovereign Government In Acts of Terrorism in Indonesia In Transcendental Dimension," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 6, No. 2.

Zahrotunnimah, Zahrotunnimah; Yunus, Nur Rohim; Susilowati, Ida. (2018). "Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik Dalam Membangun Persepsi Publik," dalam Jurnal Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 2, Nomor 2.




DOI: https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.