Vol. 2 No. 1 (2014)
Available online since 9 March, 2014
Published:
2014-06-09
Articles
-
Abstract View: 348
Untitled Download: 103 -
Abstract View: 194
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DI BIDANG YUDIKATIF DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Download: 16 -
Abstract View: 138
PRAKTIK PENGAWASAN ETIKA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Download: 14 -
Abstract View: 257
FUNGSI FALSAFAH NEGARA DALAM PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM Download: 24 -
Abstract View: 969
THE GPH–M.I.L.F. AGREEMENT: HUMAN RIGHTS PROVISIONS AND POSSIBLE OVERLAPS Download: 2 -
Abstract View: 188
PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DPR MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1954 TENTANG HAK ANGKET Download: 17 -
Abstract View: 341
KERANGKA CITA HUKUM (RECHT IDEE) BANGSA SEBAGAI DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG (PERPPU) Download: 10 -
Abstract View: 242
KEDAULATAN RAKYAT DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Download: 18 -
Abstract View: 199
KONTROVERSI PEMBENTUKAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANAH KEGENTINGAN YANG MEMAKSA Download: 19 -
Abstract View: 199
PERKEMBANGAN KEWENANGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG DASAR DI INDONESIA Download: 21 -
Abstract View: 213
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN ASEAN CHARTER OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Download: 34 -
Abstract View: 205
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA Download: 15






