Yurisprudensi Sebagai Alternatif Refrensial Hakim Dalam Memahami Konstitusi

Rahmah Ningsih

Abstract


Abstrak. Pembangunan dan pembaharuan hukum tidak hanya dilakukan melalui kodifikasi  dan unifikasi hukum akan tetapi dapat juga dilakukan melalui hukum-hukum yang tidak tertulis baik itu hukum kebiasaan, atau putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi). Pembaharuan dalam yurisprudensi sangat penting untuk dibahas apalagi terhadap permasalahan yang belum diatur jelas oleh peraturan perundang-undangan atau masih ada perdebatan mengenai permasalahan tersebut.Yurisprudensi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena putusan-putusannya telah berkekuatan hukum tetap serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi. Putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding belum tentu dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi, kecuali apabila putusan tersebut telah melalui proses eksaminasi dan notasi serta rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi dari Mahkamah Agung.

 

Kata Kunci: Yurisprudensi, Referensi Hakim, Konstitusi.


References


Aaron, Thomas. The Control of Police Discretions (Springfield: Charles D. Thomas, 1960)

Ananda, RM. B. Kusuma. “Sistem Pemerintahan Indonesia”, Jurnal Konstitusi, vol.1, No.1 (2004)

Arpani, “Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di pengadilan”, Artikel, 1-2. http://www.pta-samarinda.net/pdf/Artikel/

Asshiddiqie, Jimly.Perihal Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

________. Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia (Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia) (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012)

Aziz, Muhammad. “Metode Penetapan Maqoshid al-Syari’ah (Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi [w. 790 H])”, Inklusif Jurnal Penenlitian Pengkajian Hukum Islam, vol.1 (2013)

Baso, Irianto A. Ence. Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Bandung: Alumni, 2008)

Black, Henry Campbell. Black’s law dictionary, edisi ke_V (America: West Publishing co., 1979.

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia , Background Study RPJMN 2015-2019 Bidang Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2013)

Eliantonio, Mariolina. “The Future of National Procedural Law in Europe: Harmonisation vs. Judge-made Standards in the Field of Administrative Justice”, Electronic Journal of Comparative Law, vol.13, No.3 (2009), 10.http://www.ejcl.org/133/art133-4.pdf. Diakses pada tanggal 20 Februari 2015.

Friedman, Lawrence M. American Law : An invaluable guide to the many faces of The Law, and how it effect our daily lives (New York : W.W. Norton & Company, 1984.

Hamid, Abu Muhammad bin Muhammad al-Gazali. al-Mustafā min 'Ilm al-Uūl (Beirut: Dār al-Fikr, tt.)

Hamka Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)

Harahap, M.Yahya. Peran Yurisprudensi sebagai Standar Hukum Sangan Penting Pada Era Globalisasi.Pustaka Peradilan, 1995.

Hasan, Moh. Wargakusumah. Peningkatan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Rangkuman karya tulis ilmiah di bidang hukum (Mahkamah Agung: Perpustakaan dan layanan informasi biro hukum dan humas badan urusan administrasi mahkamah agung republik indonesia, 2014)

Harisudin, MN. “Ijtihad dan Taqlid dalam Pandangan KH. Abd. Muchith Muzadi”, Jurnal Falasifa, Vol.2, No.2 (2011).https://jurnalfalasifa.files.wordpress.com/2012/11/4-mn-harisudin-ijtihad-dan-taqlid-dalam-pandangan-k-h-abd-muchith-muzadi.pdf

Helmi, Muhammad. "Penerapan Azas “Equality Before The Law” Dalam Sistem Peradilan Militer" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 1 Number 2 (2 December 2013).

Hilman, Ridwan. Tanya Jawab Ilmu Hukum. Jakarta: Galia Indonesia, 1998.

Hoque, Ridwanul and Morshed Mahmud Khan. “Judicial Activism and Islamic Family Law: A Socio-Legal Evaluation of Recent Trends inBangladesh”, Islamic Law and Society, Vol. 14, No. 2 (2007). http://www.jstor.org.

Independensi Peradilan (LeIP) dan National Legal Reform Program (NLRP), A Concept on the Ideal Indonesian Judiciary: Creating Unity of Law and Improving Access to Justice. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi, 2010.

Jenriswandi Damanik, “Penerapan Yurisprudensi Sebagai Dasar Hukum dalam Memutus Perkara di luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum”, Jurnal Elektronik DELIK, vol. 1., No. 2 (2013).

Kamil, Ahmad dan Fauzan. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Jakarta: Kencana, 2008)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Kamus Hukum, Majalah Konstitusi No.81 (2013).

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Khozim, M. Hermeneutik Hukum (Bandung: Nusa Media:2008)

Kusuma, RM. Ananda B. “Sistem Pemerintahan Indonesia.” Jurnal Konstitusi.Vol.1.No.1. (2004).

Mahkamah Agung Republik Indonesia.Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi. Jakarta, 2003.

Mahmud, Peter Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum cet.IV(Jakarta: Kencana, 2012)

Muhlas.Yurisprudensi (Antara Teori Implementasinya). Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010.

Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan; Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiil, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga. Bandung: PT. Alumni, 2009.

________. “Sistem Hukum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran “Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia”http://www.badilum.info/upload_file/img/article/doc/sistem_hukum_pemeriksaan_perkara_tindak_pidana_korupsi.pdf.

Mustika, Dian. “Wasiat Wajibah kepada Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999”,Innovatio Jurnal for Religious Innovation Studies, Vol.X, No.2 (2011)

Namazi, Mohammad. “Ijtihad: Takhti’ah or Taswib”, Message of Thaqalayn, Vol. 10, No. 2 (2009). http://messageofthaqalayn.com/38-Ijtihad.pdf

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor. 02/PB/MA/IX/2012.

Rahardjo, Satjipto. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan (Bandung: Alumni, 1980)

Simorangkir, J.C.T. Kamus Hukum. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Syahrizal, Ahmad. “Evolusi Kekuasaan Kehakiman dalam Empat Periode UUD”, Jurnal Konstitusi,Vol.3, No.1 (2006)

Statute of the Court.http://www.icj-cij.org/documents/?p1=4&p2=2

Taqi, Imam al-Din Abu Bakr, Kifayah al Akhyar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1973)

Taylor, Arthur von Mehren. “Theory and Practice of Adjudicatory Authority in Private International Law: A Comparative Study of the Doctrine, Policies and Practices of Common- and Civil-Law Systems”, The American Journal of Comparative Law, Vol. 52, No. 3 (2004)

The Hon Justice Michael Kirby AC CMG, Precedent-Report on Australia (International Academy of Comparative Law Conference, Utrecht, The Netherlands, 2006), 1-3. http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/formerjustices/kirbyj/kirbyj_17jul06.pdf

The Judicial Committee of the Privy Council , Common law and civil law (Canada in The Making, Early Canadiana Online), 1. http://www.canadiana.ca/citm/specifique/lois_e.pdf

Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Kencana, 2008.

Regional, H. (n.d.). Warta Berita terkini dan terbaru hari ini. Retrieved July 22, 2017, from http://www.harianregional.com

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Widjojanto, Bambang. “Problematika, kritik dan Perdebatan Penegakkan Hukum”, Katalog dalam Terbitan, Kemitraan Patnership, (2009). http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/pdf

Yasid, A. “Hukum Islam Versus Positivisme Barat (Kajian Perbandingan Jurisprudensi Perspektif Ilmu Hukum)”, al-maa>hij, vol.VI No.1 (2012)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Flag Counter

 

Creative Commons License

STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

<