Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia

Ahmad Bustomi Kamil

Abstract


Abstrak. Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan dibatalkannya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, berdampak pada diselenggarakannya Pemilihan Umum secara serentak antara Presiden dengan Legislatif untuk tahun 2019 dan seterusnya. Pemilihan Umum serentak tersebut diproyeksikan membawa implikasi pada penguatan sistem presidensial di Indonesia. Namun apakah Pemilihan Umum serentak mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial, serta variabel apa saja yang mempengaruhi dalam rangka penguatan sistem presidensial.

 

Kata kunci: Pemilihan Umum, Prwsidensial, Legislatif

References


Asshiddiqie, Jimly. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

__________, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

__________, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Sepihan Pemikiran Hukum, Media dan Ham. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

__________, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Efriza, Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta, 2004.

Ghoffar, Abdul. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju. Jakarta: Kencana, 2009.

Huda, Ni’matul. Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

_________, Ni’matul. Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

__________, Saldi. “Pemilihan Presiden Langsung dan Problematika Koalisi dalam Sistem Presidensial”, Jurnal Konstitusi, II, No. 1 (Juni, 2009).

Lubis, M. Solly. Ilmu Negara. Mandar Maju, 1990.

Maggalatung, A. Salman dan Yunus, Nur Rohim. Pokok-pokok Teori Ilmu Negara; Aktualisasi dalam Teori Negara Indonesia. Bandung: Fajar Media Bandung, 2013.

Manan, Bagir. Lembaga Kepresidenan.Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014.Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: Sekertariat Jendral MPR RI, 2012.

Rahmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 1 Number 2 (December 2013).

Satriawan, Iwan dan Asmawati, Dhenok Panuntun Tri Suci. “Pengaturan Kepartaian Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensiil Yang Efektif”. Jurnal Konstitusi, II, No. 1 (Juni, 2009).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Buletin, L., 2017. Berita Terkini. [Online] Available at: http://www.buletinlokal.com/

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pirmansyah, Miki. " Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral " JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 2 Number 1 (Juni 2014).

Hanan, Dyajadi. “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian”, artikel diakses pada 18 Agustus 2015 dari http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hanan.pdf.

Electoral Research Institute, “Pemilu nasional Serentak 2019”, artikel di akses pada tanggal 18 Agustus 2015 dari http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_03_08_18_33_POSITION%20PAPER%20PEMILU%20SERENTAK%202019.pdf.

Koalisi Permanen Dikukuhkan dalam Undang-Undang, diakses pada tanggal 1 September 2015 dari http://www.jimly.com/berita/show/164.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Flag Counter

 

Creative Commons License

STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

<