Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Imas Novita Juaningsih

Abstract

 

Abstract

Indonesia became one of the countries infected with Covid-19. This certainly has an impact that can harm the country and society. Therefore, the government issued a policy of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) with the aim of deciding the spread of Covid-19. One of the impacts felt by the community with the presence of Covid-19 is the Termination of Employment (FLE) carried out by several companies to workers on the grounds of force majeure or loss. This reasoning is controversial, bearing in mind that force majeure cannot be said to be a reason that can cause harm as in the Covid-19 outbreak, and is deemed to deviate from Article 164 Paragraph (3) of Law Number 13 Year 2003 concerning Labor.

Keywords: Layoffs, Force Majeure, Covid-19

 

Abstrak

Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit Covid-19. Hal ini tentu memberikan dampak yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan agar dapat memutus penyebaran Covid-19. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya Covid-19 yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada para pekerja dengan alasan force majeure atau mengalami kerugian. Alasan tersebut menjadi kontroversial, mengingat force majeure tidak dapat dikatakan sebagai alasan yang dapat menyebabkan kerugian seperti pada wabah Covid-19 ini, dan dianggap menyimpang dari Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata kunci:  PHK, Force Majeure, Covid-19



References

Adisu, E., & Jehani, L. (2007). Hak-Hak Pekerja Perempuan. Tanggerang: Visi Media.

Ketenagakerjaan, K. (n.d.). Data Jumlah PHK Dimasa Pandemi Covid-19.

Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Suadi, H. A. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Wardani, S., & Widhiandono, H. (2017). HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PENGELOLA RAMBUT DENGAN PLASMA INDUSTRI RAMBUT DI KABUPATEN PURBALINGGA. Jurnal Kosmik Hukum, 17(1), 68.

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.


Full Text: PDF

DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15764

Refbacks

  • There are currently no refbacks.