Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Krisis Beras di Pulau Jawa Tahun 1918-1921

Abstract

Penelitian ini membahas krisis beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana distribusi beras di masyarakat, dampak yang dirasakan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda saat krisis beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, pendekatan ekonomi dan teori ekonomi kerakyatan oleh Hatta. Krisis beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921 terjadi karena beberapa faktor diantaranya akibat Perang Dunia ke-1, hambatan dalam jalur Ekspor-Impor, serta kondisi alam yang membuat pengelolaan beras terganggu.  Hal  ini  menyebabkan  kenaikan  harga  beras  dan ketidakseimbangan distribusi yang berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Jawa diantaranya kriminalitas seperti pencurian dan praktek penyelundupan serta kemiskinan yang merambah di masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menangani krisis beras, diantaranya adalah pembatasan stok beras, larangan ekspor beras, impor beras, pangan alternatif untuk masyarakat, dan penetapan harga beras. Kebijakan-kebijakan ini nyatanya merugikan masyarakat karena kebijakan yang dibuat hanya untuk kesejahteraan pemerintah saja.