Telaah Kritis Terhadap Implementasi Hak-Hak Konsumen Fintech di Bidang Pinjaman Online Sebagai Upaya Revitalisasi Perlindungan Konsumen

Abstract

Kehadiran financial technology di Indonesia salah satunya dalam bidang pinjaman uang secara online, menjadi hal yang patut diperhatikan dan disikapi dengan bijak. Financial technology menjadi alternatif peminjaman uang yang sangat memudahkan bagi masyarakat karena syarat yang diajukan hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak memerlukan agunan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Namun, kemudahan tersebut memiliki resiko yang besar pula terhadap hak-hak konsumen dan perlindungan yang seharusnya dilekatkan pada penggunanya. Perlindungan konsumen financial technology dalam bidang pinjaman uang secara online menjadi fokus utama dalam karya tulis ini. Kepastian hukum dibutuhkan untuk menjamin hal tersebut, agar menjadi suatu acuan dalam revitalisasi peraturan terkait perlindungan konsumen dalam pinjaman uang secara online di era revolusi industri 4.0. Penulisan karya ini merupakan telaah konstruksi hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen pinjaman uang secara online, agar diperolehnya kepastian hukum bagi seluruh pengguna pinjaman uang secara online. Regulasi yang saat ini mengatur mengenai perlindungan konsumen yakni dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 belum mampu mengakomodir tuntutan masyarakat untuk mendapatan perlindungan dalam melakukan pinjaman uang secara online. Hal ini kemudian menjadi kewajiban negara untuk memenuhi tuntutan atas perlindungan konsumen yang termasuk amanat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang. Penelitian ini menemukan bahwa diperlukannya revitalisasi hukum terkait penggunaan pinjaman uang secara online di Indonesia, guna mencapai suatu kepastian hukum dalam perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Financial Technology; Pinjaman Uang Secara Online; Kepastian Hukum; Regulasi Perlindungan Konsumen; Hak-hak Debitur