Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sumber Daya Air; Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU/II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
Abstract
Abstract
This study discusses the results of a decision study on water resources in Indonesia. On the one hand the main focus of this study is the disparity in the decision of the Constitutional Court in deciding the same test, namely testing Law No. 7 of 2004 concerning Water Resources. On the other hand, this study also discusses the factors that cause disparities between the two Constitutional Court decisions related to water resources. Water is an important element in daily life and as a support for the needs of living things on earth. There is no water, then there is no life. Every year community growth continues to increase, so that the need for water also increases. Therefore, the regulation of water resources is needed. One of the good regulations on water resources is by prioritizing or prioritizing people's rights to water. The results of this study indicate that there are serious dilemmas and problems in the field of water resources, both from fulfilling water rights or water rights in Indonesia.
Keywords: Disparity, Constitutional Court, Water Resources
Keywords
References
Buku-buku
Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
Atmadja, I.D.G. Demokrasi, HAM, dan Konstitusi, Malang: Setara Press, 2011.
Chalid, H. Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia, Disertai Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Program Pasca Sarjana Strata 3, 2009.
Faiz, P.M. Ruang Konstitusi di Majalah Konstitusi Nomor 144, Februari 2019.
Faiz, P.M. Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April 2009.
Hardjaloka, L. Legal Reasoning Pada Pekara Pengujian Undang-undang (Studi Perbandingan), dalam Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.
Jurnal
Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)
Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Kencana, 2012.
Setiawan, Y.; Hadiatmodjo, B.D.; Ropii, I. Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik, Depok: Rajawali Press, 2017.
Titahelu, R.Z. Penetapan Azas-azas Hukum Umum dalam Pengunaan Tanah untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993.
Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
Yunus, N.R. Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Jakarta: Jurisprudence Press, 2012
Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomr 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, dan nomor 008/PUU-III/2005.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas.
Putusan Mahkmaah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022-/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VIII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 9/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XI/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-III/2005 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Putusan Mahkmaah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
Perkara Nomor 24/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan ne bis in idem oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan para Pemohon sama dengan permohonan sebelumnya yakni pada
Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010.
Kamus
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
Henry Campbrell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing, 1968.
Internet
https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU diakses 24 September 2019 pukul 15.33 WIB.
Ali Syafa’at, Penafsiran Konstitusi, http://safaat.lecture.ub.ac.id,
lhttp://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20381404-Himpunan%20Risalah%20sidang-sidang%20dari%20BPUPKI%20dan%20PPKI%20yang%20berhubungan%20dengan%20penyusunan%20undang-undang%20dasar%201945.pdf
Badan Pusat Statistik, Jakarta dalam angka 2017, diakses pada tanggal 21 Januari 2018 dari http://ptsp.jakarta.go.id/penanaman_modal/files/sektor-investasi/Potensi-Investasi-Sektor-Air-Bersih.pdf pukul 15.49 WIB.
Laporan Penelitian, Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017, http://www.mkri.id diakses tertanggal 8 September 2019 pukul 20.01 WIB.
Jimly Asshiddiqie, Pesan Konstitusional Keadilan Sosial, lihat pada laman http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf, diakses 13 September 2019 pukul 11.27 WIB.
DOI: https://doi.org/10.15408/siclj.v3i2.13864 Abstract - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.