Tinjauan Terhadap Peraturan Digital Economy Dan Hukum Pajak Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
Abstract
Abstract
The philosophy of Value-Added Tax (VAT) is a tax on consumption which is severely influenced by the development of business transaction and consumption pattern of society. In order to be the tool of social engineering and give legality of justice, Law Number 42 of 2009 should give certainty of law related to VAT imposition on transaction influenced intensely by business model growing in line with social development. Information technology development endorses the digital economy. Despite the fast growth of the digital economy in Indonesia, in line with the consistent growth of public and government consumption, the VAT revenue does not grow for consecutive three years. Law Number 42of 2009 does not prescribe explicit imposition VAT. Provision of VAT imposition on the digital economy makes VAT Law does not give justice legality and does not function as a tool of social engineering.
Keywords: Value-Added Tax (VAT), Digital Economy, Justice Legality.
Keywords
References
Buku-Buku
Badriyah, K. Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
Bertens K., Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
Early, S. Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
Happy, S. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Yogyakarta: Visi Media, 2008.
Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
Mesenbourg, T.L. Measuring the Digital Economy, U.S. Bureau of the Census, 2001.
Mochtar, K. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, 1986.
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)
Praja, J.S. Aliran-Aliran Filsafat dan Etika, Jakarta: Kencana, 2005.
Sakti, N. Buku Pintar Pajak E-Commerce, Jakarta: Visimedia, 2014.
Sambur, N.C.P.; Sondakh, J.J.; Sabijono, H. “Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15, No. 05, Tahun 2015.
Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.
Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1983.
Soemitro, R. Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung: Eresco, 1990.
Makalah
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Analisis Perkembangan E-Commerce Indonesia, 2017.
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Kementerian Keuangan R.I, Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2009, 2010.
OECD, Measuring Electronic Commerce, Policy Brief No. 1, 1997
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, LN No. 51 Tahun 1983, TLN No. 3264
Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, LN No. 150 Tahun 2009
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, LN No. 82 Tahun 2011
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce
Internet
(Andrias Ekoyuono), Business Development Ideosource, sebagaimana dikutip pada CNN Indonesia Teknologi, diakses pada tahun 2019.
(BPHN), “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Penyelaras Tahun 2016” dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_ppn_penyelarasan_tahun_2016.pdf, diakses pada tahun 2019.
(Fadhilah Basri), “Ekonomi Digital Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Indonesia,” dalam https://www.academia.edu/28617137/EKONOMI_DIGITAL_DALAM_RANGKA_PENINGKATAN_PEREKONOMIAN_INDONESIA, diakses pada tahun 2019.
DOI: https://doi.org/10.15408/siclj.v3i2.11411 Abstract - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.