Indexing metadata

Kewenangan BPSK Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Asuransi; Studi Kasus Pada Perkara Antara Drs. Khamdani dengan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Banjarmasin dan PT Oto Multiartha Cabang Sampit Tahun 2016


 
Dublin Core PKP Metadata Items Metadata for this Document
 
1. Title Title of document Kewenangan BPSK Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Asuransi; Studi Kasus Pada Perkara Antara Drs. Khamdani dengan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Banjarmasin dan PT Oto Multiartha Cabang Sampit Tahun 2016
 
2. Creator Author's name, affiliation, country Jaibril Zukhri Arief Suwarsogo; Universitas Narotama Surabaya; Indonesia
 
2. Creator Author's name, affiliation, country Bambang Arwanto; Universitas Narotama Surabaya; Indonesia
 
3. Subject Discipline(s)
 
3. Subject Keyword(s)
 
4. Description Abstract

Consumers are positioned as vulnerable parties as a result of business actors frequently violating their rights. BPSK is present as a solution for violations committed by business actors against consumers, having regard for the condition of consumers who are frequent victims. BPSK's presence is mandated by law to provide legal protection for consumers. However, BPSK's authority is frequently questioned when it comes to resolving insurance disputes. The writing style is normative juridical with a literature review to describe a fact contained in the Consumer Insurance Legal Protection Decision, which was later decided by BPSK Sampit. According to the study's findings, BPSK was established to resolve simple small-scale consumer disputes in accordance with the two laws and regulations, ensuring that BPSK's decisions were binding on the parties and that all actions had strong legal legitimacy as court decisions.

Keywords: Consumer Protection Act; Insurance; BPSK; Court Decision; Review

 

Abstrak

Konsumen diposisikan sebagai pihak yang rentan karena haknya sering dilanggar oleh pelaku usaha. Melihat kondisi Konsumen yang kerap menjadi korban maka hadir BPSK sebagai solusi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen. Hadirnya BPSK sebagai badan yang diamanatkan undang-undang untuk memberikan jaminan perlindungan hukum konsumen. Namun BPSK sering dipertanyakan kewenangannya terkait penyelesaian sengketa dalam kasus perasuransian. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan studi literatur yang memaparkan suatu fakta yang ada dalam Putusan Perlindungan Hukum Asuransi Konsumen, yang kemudian diputuskan oleh BPSK Sampit. Hasil penelitian menyatakan bahwa BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen skala kecil yang bersifat sederhana berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sehingga Putusan BPSK bersifat kasasi bagi para pihak dan pada segala tindakan mempunyai legitimasi hukum yang kuat sebagai putusan pengadilan.

Kata Kunci: UU Perlindungan Konsumen, Asuransi, BPSK, Putusan Pengadilan, Peninjauan Kembali

 
5. Publisher Organizing agency, location Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 
6. Contributor Sponsor(s)
 
7. Date (YYYY-MM-DD) 2021-11-22
 
8. Type Status & genre Peer-reviewed Article
 
8. Type Type
 
9. Format File format PDF
 
10. Identifier Uniform Resource Identifier https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/23245
 
10. Identifier Digital Object Identifier (DOI) https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23245
 
11. Source Title; vol., no. (year) SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i; Vol 8, No 6 (2021)
 
12. Language English=en en
 
13. Relation Supp. Files
 
14. Coverage Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.)
 
15. Rights Copyright and permissions Copyright (c) 2021 SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.