Paradigma Negara Kesejahteraan Dalam Rekonseptualisasi Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual

Abstract

One of the instruments for fulfilling welfare is waqf and one of the potential waqf that has economic value is waqf of intellectual property rights (IPR). However, in practice its management is limited by the Copyright Law which states that the economic rights of intellectual property rights can only be exploited from the registration of the work, up to 70 years after the author's death. The time limit for the exploitation of these economic rights extends to works that will become public property (public domain) and can be enjoyed by the community without having to pay the royalties, so it cannot be managed by the Waqf Board forever even though the wakif wants to endow IPR forever. In addition, the transfer and management of IPR waqf has not received special attention, especially in the juridical order related to the mechanism, so that it is still in the stage of legal uncertainty. Therefore, this study aims to strengthen the position and potential of waqf IPR in the practice of the welfare state and regulate the transition and management of it in laws and regulations. The research method used in this article is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the IPR waqf in the effort to achieve the welfare state must be exempted from being permanently restricted and the transfer and management of IPR waqf must be carried out by granting IPR certificates issued by the Government.

Keywords: Welfare State; Waqf; Intellectual Property Right

Abstrak

Salah satu instrument pemenuhan kesejahteraan adalah wakaf dan salah satu potensi wakaf yang memiliki nilai ekonomis adalah wakaf hak atas kekayaan intelektual (HKI). Namun, dalam praktik pengelolaannya terlimitasi oleh UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi dari HKI hanya dapat dieksploitasi dari didaftarkannya karya tersebut, hingga 70 tahun pasca pencipta meninggal dunia. Limitasi waktu akan eksploitasi hak ekonomi tersebut berhilir kepada karya yang akan menjadi milik masyarakat (domain public) dan dapat dinikmati masyarakat tanpa harus membayar royalti tersebut, sehingga tidak dapat dikelola oleh Badan Wakaf secara selamanya kendati wakif menginginkan untuk mewakafkan HKI selamanya. Selain itu, pengalihan dan pengelolaan wakaf HKI juga belum mendapat perhatian khusus terutama pada tatanan yuridis terkait mekanismenya, sehingga hal tersebut masih dalam tahap ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukuhkan posisi dan potensi wakaf HKI dalam praktik negara kesejahteraan dan mengatur peralihan serta pengelolaannya dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa wakaf HKI pada upaya pencapaian negara kesejahteraan harus dikecualikan limitasinya menjadi selamanya dan pengalihan serta pengelolaan wakaf HKI harus dilakukan dengan pemberian sertifikat HKI yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Kata Kunci: Negara Kesejahteraan; Wakaf; Hak atas Kekayaan Intelektual