MEMBACA ULANG PIKIRAN  HATTA DI MASA PERGERAKAN: ANTARA ISLAM DAN NASIONALISME

Rian Wahyudin
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
rianwahyuddin@gmail.com
 
Abstrak. Artikel ini mengulas tentang pemikiran salah satu bapak bangsa, Mohammad Hatta mengenai hubungan antara Islam dan nasonalisme. Banyak Sarjana, Sejarawan dan Cendikiawan masih menganggap bahwa Bung Hatta adalah seorang nasionalis sekuler, memisahkan soal-soal kebangsaan dari ajaran agama. Tindak-tanduk bahkan pemikirannya malah sejurus dengan nilai-nilai luhur Islam, bukan hanya saat dirinya dan beberapa aktivis lain seperti alumni HMI, PII, Partai Syarikat Islam Indonesia dan tokoh NU yang hendak mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia pada tahun 1967, keberislaman Bung Hatta justru sudah terlihat pada masa pergerakan baik saat aktif di organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) tahun 1921-1930 maupun di Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) tahun 1931-1932. Pemikirannya tentang perdamaian misalnya Hatta justru mengambilnya dari Surat al-Fatihah ayat dua. Konsep damai menurutnya hukum yang paling tinggi dalam Islam, oleh karenanya tiap-tiap bangsa yang merdeka harus menjunjung tinggi perdamaian. Menurutnya, “Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang” itu harus diamalkan agar tercipta keamanan dan kenyamanan antar sesama umat manusia. Pada bulan Februari 1927 saat menjadi pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda, Bung Hatta bersama Nazir Pamontjak, Ahmad Subardjo, Gatot Tarumihardja dan Abdul Manaf menjadi delegator pada rapat presidium “Kongres Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh “Liga Menentang Imperialisme dan untuk Kemerdekaan nasional” di Brussel, Belgia. Di sana Hatta dan kawan-kawan duduk sejajar dengan delegator dari negara lain seperti Chen Kuen dan Liau Hansin, (China), Roger Baldwin (Amerika Serikat), Jawaharlal Nehru (India), Willi Munzenberg dan Georg Ledebour (Jerman), dan beberapa utusan lain dari Prancis, Belgia, Amerika Latin, Inggris dan Cekoslovakia untuk menentang segala bentuk penindasan dan menuntut kemerdekaan negara Indonesia dan negara lainnya yang sedang dijajah agar terwujudnya perdamaian dunia. Jati diri Bung Hatta yang berasal dari keluarga saudagar dan ulama masyhur di Ranah Minang ditambah dengan kepiawaiannya dalam bergaul dengan tokoh-tokoh nasionalis membuat corak keberislaman Hatta tidak ditonjolkan dengan simbol-simbol agama yang atributif, melainkan ditonjolkan dengan tingkah laku, pemikiran dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. 
Kata kunci: Bung Hatta; Islam; Nasionalisme; Masa Pergerakan;

Pendahuluan
Artikel ini menggunakan pendekatan teori sosialisasi dan teori nasionalisme dari MC. Turnan Kahin. Sosialisasi adalah seluruh proses di mana seorang individu mulai dari masa anak-anak sampai dewasa, berkembang, berhubungan, mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu-individu yang hidup di sekitarnya membentuk kepribadian, prilaku, dan pemikiran (Imam Subchi, 2012). Sosialisasi merupakan proses individu-individu belajar mengetahui dan memahami tingkah laku mana yang harus dilakukan dan tingkah laku mana yang tidak boleh dilakukan (J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2015). Melalui proses sosialisasi ini, karakter, kepribadian dan pemikiran seseorang itu terbentuk termasuk pemikiran Mohammad Hatta yang pernah hidup di lingkungan masyarakat agamis dan masyarakat Barat.  
Urgensi pendekatan Sosiologi ini sesuai dengan kehidupan Hatta yang merupakan bagian dari kalangan Ulama dan Saudagar Sumatera yang kental dengan ajaran agama. Di sisi lain Hatta adalah aktivis mahasiswa di Belanda, lingkungan pendidikan yang sarat dengan gejolak pemikiran Barat. Dua pengaruh lingkungan itu menjadikan Bung Hatta sebagai sosok aktivis nasionalis sekaligus sosok aktivis yang religius. Oleh karenanya, untuk mengupas jejak pemikiran Hatta tersebut penulis menggunakan pendekatan Sosiologi.
Adapun teori nasionalisme menurut MC Turnan Kahin adalah bahwa agama Islam tidak begitu saja menyerap secara pasif implus-implus dari watak asli nasionalisme. Ia justru menyediakan saluran paling awal dari perkembangan nasionalisme Indonesia yang modern dan matang; suatu saluran yang sampai sekarang masih memiliki peran yang signifikan. Karakter unik agama Islam yang dianut oleh hampir 90 persen penduduk Indonesia yang mempercayainya memungkinkan semua itu terjadi (George Mc Turnan Kahin, 2013). Kahin menganggap Islam di Indonesia bersifat toleran, menghindari bentuk-bentuk fanatisme, dan radikalisme sebagaimana yang sering terjadi di belahan Islam lainnya seperti di Timur Tengah.
Nasionalisme menemukan bentuknya di Hindia Belanda karena tidak kontradiktif dengan ajaran Islam bahkan di kemudian hari ketika Indonesia diserang kembali oleh Belanda dan Inggris 1945, Nahdlatul Ulama sebagai representasi kalangan umat Islam mayoritas memberikan fatwa bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dari sinilah kita bisa menilai bahwa perkembangan nasionalisme didukung oleh semangat keagamaan yang inklusif.
Kenyataan ini juga sesuai dengan konsep nasionalisme Azyumardi Azra. Menurut Azyumardi, nasionalisme yang berkembang di Indonesia  merupakan perpaduan sentimen etnisitas dan politik yang kemudian bermalgamasi dengan semangat keagamaan (Azyumardi Azra, 2006). Hal ini juga yang kemudian dianggap oleh Azyumardi bahwa Islam Asia Tenggara khususnya Indonesia dengan wajah toleran, dan ramah memberikan rangsangan, menumbuhkan bahkan berperan amat positif bagi pertumbuhan nasionalisme.
Pada tahun 1932 Hatta mengkualifikasikan gagasan nasionalisme ke dalam tiga bagian melalui artikelnya yang berjudul “Ke Arah Indonesia Merdeka”. Pertama, nasionalisme Cap Ningrat yang mengukur kebangsaan menurut golongannya sendiri. Kedua, konsep nasionalisme Cap Intelek, yang memiliki arti jika Indonesia suatu saat nanti mencapai kemerdekaannya, maka kalangan intelek yang akan diprioritaskan untuk berkuasa. Ketiga, nasionalisme Cap Rakyat yang berarti suatu bangsa akan diukur tinggi derajatnya dari kualitas rakyatnya (Salman Alfarisi, 2012). Dari ketiga konsep nasionalisme tersebut, nasionalisme Cap Rakyat merupakan gagasan asli Hatta. Rakyat menurutnya merupakan tonggak utama bagi naik-turunnya suatu negara. Pemikiran nasionalisme Cap Rakyat Mohammad Hatta berdasarkan uraian tersebut hemat penulis merupakan pemikiran yang sarat dengan nilai-nilai ajaran Islam karena Hatta tidak pernah mendikotomi narasi kebangsaan dengan ajaran Islam itu sendiri.
Nasionalisme Cap Rakyat merupakan gagasan orisinil Hatta yang dilandasi ruh keislaman. Hatta menilai bahwa nasionalisme Cap Rakyat mengandung arti bahwa tatkala Indonesia merdeka maka negara harus berasas pada kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan inilah yang menjadi sendi pengakuan oleh segala jenis manusia yang beradab (Mohammad Hatta, 1976). Hatta mengidealkan bahwa keberadaban merupakan modal awal dan fondasi utama dalam menciptakan tatanan negara dan kelak akan dirasakan saat Indonesia merdeka.
Riwayat Hidup Mohammad Hatta
Mohammad Hatta terlahir dengan nama asli Muhammad Athar. Nama ini diambil dari nama seorang tokoh Islam yaitu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Karim Ibnu Ata Ilah Al Sakandari pengarang kitab Al-Hikam (Salman Alfarizi, 2012). Hatta dilahirkan di Bukittinggi Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dari rahim seorang Ibu yang bernama Siti Saleha. Ayahnya bernama Haji Muhammad Djamil yang berasal dari daerah Batu Hampar. Dari garis Ayahnya, Hatta keturunan ulama masyhur, Muhammad Djamil (Ayah Hatta) anak dari Syaikh Abdurrahman (Kakek Hatta) seorang pimpinan Surau Batu Hampar. Surau adalah institusi pendidikan tradisional Islam yang berkembang di Minangkabau yang secara karakteristik memiliki kesamaan dengan Pesantren di Pulau Jawa (Arif Subhan, 2009). Surau yang dipimpin oleh Kakek Hatta pada waktu itu sungguh memikat bagi orang-orang yang akan mendalami ilmu agama sehingga tak heran kalau Surau ini juga menjadi pusat pengajian Tarikat Naqsabandiyyah (Deliar Noer, 1990).  
Sedangkan dari garis Ibunya, Hatta keturunan saudagar di mana Nenek Hatta dari garis Ibu ini memiliki usaha dagang di tempat tinggalnya sedangkan suaminya (Kakek Hatta) yang bernama Ilyas mempunyai jaringan luas dalam usaha dagangnya antara lain ke Sawahlunto dan Lubuk Sikaping. Mengenai Ibu Hatta, Deliar Noer menjelaskan bahwa asal-usul Ibu Hatta berasal dari darah campuran atau bukan asli orang Minang. Deliar Noer menduga bahwa Ibu Hatta berasal dari tanah Jawa. 
Dalam kehidupannya, Hatta lebih sering mendapatkan perhatian dari pihak Ibunya karena sejak usia Delapan bulan Hatta telah menjadi anak yatim. Ayah Hatta meninggal dunia pada usia 30 tahun. Meskipun hidup dalam naungan Ibunya, Hatta tidak begitu saja meninggalkan jejak Ayahnya, terbukti saat masa kanak-kanak Hatta mengaji di Surau Batu Hampar dalam bimbingan pamannya dari pihak ayah yaitu Haji Muhammad Djamil Djambek. Hatta belajar mengaji dari Pamannya seputar Ilmu Nahwu, Sorof, Fiqih dan Tafsir.
Dalam teori Sosiologi, karakter seseorang akan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia tinggal dan menetap diri, baik lingkungan dalam artian geografis maupun lingkungan budaya yang diperkenalkan oleh keluarganya. Pun dengan karakterisitik Hatta yang sejak dini dipengaruhi oleh lingkungan alam Minagkabau (Bukittinggi) yang secara geografis berada di dataran tinggi yang notabene memiliki tradisi yang kuat berbeda dengan dataran pesisir yang didominasi oleh para rantau dari seluruh pelosok negeri dengan nuansa agama yang kuat. Hal ini berkesesuaian dengan apa yang diistilahkan oleh Deliar Noer dengan istilah adat menurun syara mendaki. Artinya, adat-istiadat Minangkabau diperkenalkan oleh orang-orang Minang yang hendak merantau ke luar sedangkan ajaran Islam dibawa oleh para Da’i dari luar ke tanah Minang. 
Danau-danau indah seperti Maninjau, Singkarak Danau Di Atas dan Danau Di Bawah, dan bukit-bukit terjal menjulang seperti Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera, Bukit Merapi dan Singgalang di Agam, Bukit Sago di Limapuluh Koto, Bukit Tandikat di Tanah Datar serta Bukit Ophir di Pasaman merupakan gambaran sederhana letak geografi Tanah Minangkabau khususnya daerah Bukittinggi sebagai kota kelahiran Hatta. Kondisi lingkungan seperti itu, menurut Zubir Rasyad bahwa sejarah telah menempatkan Bukittinggi sebagai Kota Juang (Struggle Town) sepanjang masa. Penamaan “Bukit Tinggi Koto” “Rang Agam” mengindikasikan bahwa lokasi ini adalah Koto (Benteng) Nagari-Nagari Dubalang dengan identitas warna merah. Kondisi geografi Bukittinggi yang dominan dengan bukit-bukit itu memungkinkan semua penduduk Minangkabau aman dari pengaruh Kolonialisme Hindia Belanda khususnya pada abad ke 19 M ketika Perang Paderi (Zubir Rasyad, 2009). Oleh karena itu kekentalan budaya dan tradisi keislaman di Bukittinggi masih bisa dirasakan sampai saat ini tanpa diintervensi (Kalau tidak disebutkan sebagai pertemuan antara ketiga paham) oleh budaya Kolonialisme Belanda termasuk kepribadian Hatta.
Ketika masa kanak-kanak, Hatta dihadapkan dengan tiga paham yang pada waktu itu mendominasi pola hidup masyarakat Minang. Ketiga paham itu ialah paham adat, Islam dan Kolonialisme (Deliar Noer, 1990). Dari ketiga paham ini, paham adat senantiasa mendominasi pola kehidupan yang melekat pada tiap-tiap individu yang diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari namun tidak juga menolak paham Kolonialisme yang merupakan suatu bentuk keniscayaan. Artinya, para petinggi adat pada waktu itu menjalin hubungan dengan pihak Hindia Belanda dalam kepentingan masing-masing. Hindia Belanda memerlukan perantara demi terwujudnya kolonialisasi di Minangkabau dengan menggandeng beberapa pimpinan adat yang disebut Datuk sebagai pemimpin suatu Nagari. Sedangkan beberapa pimpinan adat menjalin hubungan dengan pihak kolonial agar terhindar dari ancaman terhadap Kerajaan Minangkabau dalam wilayah terkecil yaitu Nagari.
Lingkungan yang didominasi dengan nuansa religi ini membentuk kepribadian Hatta dari waktu ke waktu sehingga menjadi pribadi yang religius di tengah-tengah pergumulan beberapa tradisi yang sedang berlangsung. Bekal ilmu agama yang diperolehnya dari Surau menjadi pondasi awal dalam setiap pergerakannya. Dari ilmu agamanya itu juga, Hatta menyandarkan segala pergerakannya itu hanya semata-mata karena Allah (Mohammad Hatta, 1976).
Pendidikan Formal dan Nonformal
Secara definitif, istilah pendidikan formal mengacu kepada program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah dengan regulasi yang sudah ditentukan. Pendidikan formal memiliki beberapa jenjang mulai dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan formal ini menurut Arif Subhan (Arif Subhan, 2009) merupakan proyek pendidikan Kolonial yang dimulai sejak pertengahan abad ke 19. Beberapa anak Indonesia dari kalangan yang sangat terbatas memperoleh kesempatan untuk belajar di sekolah, sedangkan untuk anak-anak Eropa sudah berdiri sejak tahun 1816. Tiga dekade kemudian, pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah bagi kalangan Pribumi.
Sebagaimana sudah diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1901 memiliki program politik etis yang salah satunya menerapkan kebijakan dalam dunia pendidikan. Meski begitu, sentimentil pemerintah masih dirasakan oleh kalangan pribumi, dunia pendidikan dibagi berdasarkan kelas-kelas sosial dan rasial yang terdiri dari Pribumi, orang-orang Cina, Arab, dan Eropa. Stratifikasi itu mengenal jenjang tinggi-rendah pembagian masyarakat sejak dari yang paling atas yang terdiri dari orang Eropa, disusul Timur Asing (Arab dan Cina), kemudian Aristokrat Pribumi (Priyayi) dan akhirnya rakyat umum (Nurcholis Madjid, 2003). Jenjang-jenjang pendidikan itu berlaku mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pada tingkat pendidikan dasar untuk golongan Eropa tersedia ELS (Europese Lagere School- Sekolah Dasar Eropa). Untuk golongan Timur Asing tersedia HAS (Hollands-Arabische School- Sekolah Belanda Arab) dan HCS (Hollands- Chinesche School- Sekolah Belanda Cina). Untuk golongan Priyayi atau Aristokrat Pribumi tersedia HIS (Hollands-Inlandse/School-Sekolah Belanda Pribumi). Terakhir, untuk rakyat umum tersedia Volkschool, Sekolah Rakyat, di tingkat Desa dengan program belajar selama tiga tahun, dan Vervolgschool, Sekolah Rakyat lanjutan, di tingkat Kecamatan dengan program belajar selama lima tahun.
Mohammad Hatta sebagai anak Pribumi mengenyam pendidikan formal ini secara bertahap dan berjenjang sampai ke Perguruan Tinggi. Mula-mula Hatta masuk Sekolah Rakyat pada tahun 1908/1909 dan kemudian pindah ke ELS (Sederajat dengan SD) Bukittinggi sampai tahun 1913. Menginjak kelas 5, Hatta pindah ke ELS yang terletak di Padang sampai kelas 7 pada tahun 1917.  Kepindahan tempat sekolah yang digeluti Hatta baik dari SR ke ELS Bukittinggi maupun dari ELS Bukittinggi ke ELS Padang ditengarai karena memilih kualitas pendidikan yang lebih modern khususnya dalam pelajaran bahasa. Selanjutnya Hatta melanjutkan pendidikan sekolah menengahnya di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) Padang dari tahun 1917 dan selesai pada tahun 1919. Menginjak Sekolah Menangah Atas, Hatta melanjutkannya ke PHS (Prins Hendrik Handels) yang berlokasi di Jakarta. Masa studi ini diselesaikannya sejak tahun 1919-1921. Selanjutnya Hatta menjajaki Perguruan Tinggi di Handels Hoogere School yaitu sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam, Belanda pada tahun 1921 mengambil jurusan Ekonomi Perdagangan dan selesai pada tahun 1932.
Mengenai pendidikan yang ditempuh Hatta yang bertahap itu (Pendidikan formal), ada hal yang unik, di mana pemerintah Hindia Belanda sebelumnya telah menetapkan bahwa bagi kalangan Pribumi baik dari kalangan rendah maupun dari kalangan Priyayi (Arsitokrat) mereka diberi jatah pendidikan hanya di sekolah-sekolah khusus Pribumi (Inlander School) seperti Sekolah Rakyat,  Volkschool, di tingkat Desa dengan program belajar selama tiga tahun, dan Vervolgschool, Sekolah Rakyat lanjutan, di tingkat Kecamatan dengan program belajar selama lima tahun. Namun berbeda dengan jalur pendidikan yang ditempuh oleh Hatta. Hatta hanya mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat selama dua tahun saja dan sisanya dilanjutkan di sekolah-sekolah nonpribumi. Dalam hal ini, diduga kuat bahwa alasan utama mengapa Hatta mengambil jalur pendidikan tersebut karena kualitas pendidikan yang bermutu. Hal ini juga yang menjadi alasan utama keluarga dari pihak Ibu mendukung Hatta untuk meneruskan pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi di Roterdam, Belanda. Perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semua bangsa Pribumi dapat merasakan pendidikan yang dikhususkan bagi kalangan menegah ke atas (Kalangan Asia Timur – Arab dan Cina serta kalangan Eropa). Kalangan Pribumi yang bisa bersekolah dengan kalangan elit itu disinyalir harus ada kedekatan dengan para pejabat Hindia Belanda dan dari kalangan bangsawan (Suradi Hp, dkk, 1986). Bila dilihat dari garis keturunannya, Hatta berasal dari keluarga Ulama yang masyhur (Dari pihak ayah). Syaikh Abdurrahman dengan gelar Syaikh Nan Tuo seorang Ulama yang disegani di Batu Hampar juga seorang pimpinan Surau dan Tarekat ini adalah Kakek Hatta. Sedangkan dari pihak ibunya Hatta berasal dari keluarga saudagar. Mungkin keterikatan Hatta dengan kalangan bangsawan itu dihubungkan dengan Ayah Tirinya yaitu Mas Agus Haji Ning. Mas Agus Haji Ning adalah Ayah Tiri Hatta anak dari Mas Agung Haji Akip pemilik pelabuhan Palembang dan merupakan keturunan ke tujuh dari Pangeran Sidang Bajak dari Palembang (Deliar Noer, 1990).
Selain menempuh pendidkan formal, Hatta mengikuti pendidikan nonformal berupa pendidikan agama. Pendidikan agama yang ditempuh Hatta adalah pengajian yang dilaksanakan di Surau ketika di Bukittinggi dan di Padang. Di Bukittinggi Hatta mengaji di bawah asuhan Syaikh Haji Muhammad Djamil Djambek (1860-1947) dengan konsentrasi mata pelajaran Bahasa Arab berupa Nahwu dan Sharaf sebagai alat untuk memahami mata pelajaran Fiqih dan Tafsir. Sedangkan ketika berada di Padang Hatta mengaji di bawah bimbingan Haji Abdullah Ahmad khususnya ketika tahun 1918 dengan konsentrasi pelajaran agama Islam. Surau merupakan tempat mengaji Hatta ketika masih tinggal di Bukittinggi. Pada awalnya Surau merupakan tempat ibadah yang dipersembahkan kepada nenek moyang, namun dengan berjalannya waktu Surau mengalami proses islamisasi dan fungsinya menjadi tempat mencari ilmu agama meskipun namanya tetap Surau dan menjadi simbol adat Minangkabau (Azyumardi Azra, 2003). Ketika mengaji di Surau, dalam Memoirnya Hatta menjelaskan sebagai berikut:
“Pagi-pagi aku bersekolah, malam hari sesudah magrib aku belajar mengaji di Surau Inyik Djambek. Dasar didikan agama ialah belajar mengaji dengan berlagu untuk menanam perasaan agama dalam jiwa anak-anak” (Mohammad Hatta, 1979).
	Nampaknya Hatta dalam konteks keilmuan lebih beruntung dari kawan-kawan sebayanya yang pada waktu itu bisa merasakan belajar mengaji dan bersekolah sedangkan kawan-kawannya hanya mengaji saja. Ketika masa kanak-kanak Hatta tengah disibukkan dengan pelajaran-pelajaran sekolah dan agama sedangkan kehidupan kawan-kawannya diwarnai dengan dunia bermain adalah suatu ironi yang dialami Hatta pada waktu itu. Namun karena latar belakang keluarga Hatta yang disiplin dan lebih mengutamakan pendidikan, maka pandangan yang demikian itu tidak dianggap suatu beban oleh Hatta.
“Kebanyakan kawan-kawanku yang sama mengaji di Surau tidak bersekolah. Siang hari mereka main-main saja atau menolong orang tuanya yang bekerja di sawah, menggembalakan Kerbau dan berjualan” (Mohammad Hatta, 1979).
Nasionalisme Menurut Hatta
Menurut Mohammad Hatta nasionalisme adalah kepercayaan yang dianut oleh sejumlah individu yang jumlahnya cukup besar bahwa mereka merupakan suatu bangsa, ia merupakan kesadaran tentang keterikatan mereka sebagai satu bangsa (Deliar Noer, 1990). Ungkapan ini dipengaruhi oleh Lothrop Stoddard yang dikutip oleh Hatta dalam teks pidatonya di Utrech tahun 1930, “Nasionalisme kata Lothrop Stoddard is a belief, held by a bairly large number of individuals that they constitute a nationality, it is a sense of belonging together as a nation” (Nasionalisme itu adalah suatu kepercayaan hidup dalam hati makhluk yang sampai banyak jumlahnya yang berkumpul sebagai bangsa) (Mohammad Hatta, 1976). Mohammad Hatta dikenal sebagai mahasiswa yang luas wawasannya, banyak membaca, diskusi dan aktivitas politik yang menembus batas-batas negara maka tidak heran kalau pemikiran Hatta banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh dunia.
Hatta juga mengutip pendapat Prof.  Kranenburg tentang konsep suatu bangsa. Menurutnya, yang menjadi criterium (ukuran) bangsa ialah keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan itu bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak. Dalam definisi ini Hatta menegaskan bahwa mereka teruntuk, supaya bersatu, hidup dalam hati rakyat Indonesia, sedangkan keyakinan itu bertambah lama bertambah kuat pula. Hatta juga mengutip pendapat Ernest Renan sebagai rujukan asas (Perhimpunan Indonesia) PI tahun 1924 yang mengatakan bahwa bangsa adalah satu semangat, satu prinsip batin, perasaan bersama (Asas PI, 1924). Hatta berkesimpulan bahwa kelak Indonesia merdeka akan menjadi bangsa yang bersatu dan tidak bisa dibagi-bagi. 
Bagi Hatta, konsep nasionalisme termasuk yang diusung PI merupakan penghubung dan pelengkap dengan gerakan-gerakan yang sudah ada di Hindia Belanda seperti dengan kalangan komunis dan kalangan Islam dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Dalam konsep nasionalisme itu, Hatta menegaskan bahwa konsep tersebut tidak bergantung pada persatuan asal, persatuan bahasa, dan agama atau persatuan apapun juga (Hatta, 1976). Pandangan ini sesuai apa yang diketahui oleh Hatta terhadap riwayat kebangkitan bangsa seperti yang dialami oleh Zsiterland dan Amerika yang memiliki banyak bahasa, ras, adat dan agama maupun kebiasaan tapi mereka mampu bersatu. Oleh karena itu, inti dari nasionalisme bagi Hatta adalah kemauan untuk bersatu. 
Hatta mengidentifikasi semangat bersatu yang dialami oleh bangsa Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1908 dan 1912. Pada tahun itu merupakan awal sejarah penting bagi bangsa Indonesia. 
“Peristiwa-peristiwa tahun 1908 dan 1912 adalah tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Keinginan manis untuk merdeka dalam diri manusia mulai mengungkapkan dirinya kembali dalam hati orang Indonesia di abad ke 20. Cahaya benderang lembut menembus gelapnya malam budak belian. Kemudian, akhirnya, setelah dasawarsa-dasawarsa perbudakan dan kepasrahan, muncul gerakan awal dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia. Cita-cita sebuah negeri merdeka mengambil bentuk dan menunjukkan warnanya. Konsep kemerdekaan nasional mengisi otak dan hati seluruh pemuda Indonesia. Tidak ada kekuatan yang dapat merusak kuncup ini; ia ada di sana, tidak akan mati-mati lagi. Ia telah ditakdirkan untuk tumbuh dan ia akan tumbuh mejadi sebatang pohon kemerdekaan nasional” (Hatta, 1924-1925).
	Begitulah Hatta menggambarkan konsep kemerdekaan Indonesia di bawah pondasi semangat nasionalisme. Semangat ini menurut Hatta dimulai dari berdirinya Budi Utomo (1908), Sarikat Islam (1912) dan PI (1908) itu sendiri. Meskipun Budi Utomo hanya mencakup kalangan pemuda Jawa, Sunda dan Madura, tapi ideologinya tetap nasional, pun dengan SI yang terbentuk tahun 1911 yang memiliki basis massa kalangan Islam namun pada kenyataannya semua masyarakat pada waktu berduyun-duyun berhimpun untuk merumuskan kepentingan bersama. SI merupakan satu-satunya organisasi berskala nasional pada waktu itu yang memiliki banyak anggota yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan memiliki banyak cabang. Sedangkan PI merupakan organisasi yang secara jelas dan tegas menyatakan sikap dan ideologinya berdasarkan kesadaran nasionalisme melampaui batas suku, agama ras dan asal daerah. Pada 1923, program PI bertujuan agar kemerdekaan Indonesia dicapai melalui usaha-usaha yang dihimpun dari semua kelompok dan kelas yang ada di Indonesia tanpa bekerja sama dengan Belanda (Kahin, 2013).
Konsep nasionalisme yang digagas Hatta yang dibahas secara konfrehensif sesuai dengan konteks zaman pergerakan diuraikan dalam bentuk artikel pada tahun 1932, yang intinya nasionalisme itu ada tiga macam:
“Kebangsaan ada bermacam-macam, menurut rupa dan warna golongan yang memajukannya. Ada kebangsaan Cap Ningrat, ada kebangsaan Cap Intelek dan ada pula kebangsaan Cap Rakyat. Riwayat dunia cukup memberi bukti, bahwa ketiga-tiga golongan ini ada dan senantiasa.”(Hatta, 1976).
	Kebangsaan yang dimaksud Hatta pada waktu itu sama halnya dengan paham nasionalisme pada saat ini. Ketiga paham nasionalisme itu adalah nasionalisme Cap Ningrat, Cap Intelek dan Cap Rakyat. 
Esensi nasionalisme menurut Hatta bukanlah sebuah alat yang ditujukan untuk memerdekakan bangsanya melawan kolonialisme, akan tetapi lebih jauh ditujukan sebagai penanaman kesadaran dan keinsafan dalam masyarakat agar dapat bebas dari penjajahan dengan arti yang sesungguhnya. Hatta memandang nasionalisme sebagai sebuah pemikiran yang bercorak kemanusiaan, yang berupaya menempatkan pendidikan atas kesadaran rakyat yang terdiri atas individu di atas segala-galanya (Gerald Jacob Tampi, 2015).
Oleh karena pandangan yang demikian, Hatta menganggap bahwa pendidikan dan kesadaran rakyat merupakan kekuatan utama untuk menghentikan penjajahan. Pendidikan dan kesadaran rakyat itu tercermin dalam pergerakan Pendidikan Nasional Inodnesia (PNI Baru) sebagai kelanjutan dari ideologi PI. Meskipun bukan merupakan suatu partai, namun kehadiran PNI Baru tahun 1931 memberikan kontribusi yang signifikan bagi terwujudnya cita-cita nasional Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada permulaan pergerakan bangsa Indonesia kebanyakan masyarakat Indonesia berhimpun dalam sebuah partai karena memiliki arti politis dan langsung bersentuhan dengan kehidupan pemerintahan. Sebut saja seperti SI yang tadinya merupakan organisasi dagang (SDI tahun 1905), bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional bernama SI (Sarekat Islam tahun 1912) dan pada akhirnya berubah menjadi partai Sarekat Islam tahun 1920 (PSI), disusul dengan kehadiran Partai Komunis Indonesia tahun 1920 yang pada mulanya bernama ISDV, 1927 timbul PNI (Partai Nasional Indonesia) di bawah kendali Soekarno dan setelah bubar berubah menjadi Partindo tahun 1931 (Partai Indonesia).
Ada alasan tertentu mengapa organisasi yang dikehendaki Hatta ini dinamakan dengan pendidikan bukan partai. Hatta menjelaskan hal ini secara tegas melalui sebuah karangan yang diterbitkan dalam Daulat Rakyat 1932 sebagai berikut:
“Organisasi kita kaum, daulat rakyat, bernama “pendidikan nasional Indonesia”. Pendidikan! Bukan atau belum lagi partai. Bukan karena khilaf atau curiga diambil nama “pendidikan”, melainkan dengan sengaja. Orang yang kurang paham menertawakan perkumpulan kita sebagai “sekolah-sekolahan”. Baik, kita tidak akan berkecil hati atau marah. Memang kita mau “bersekolah” dahulu, bersekolah membentuk budi dan pekerti, bersekolah dalam memperkuat iman. Ternyata dalam riwayat yang baru lalu, bahwa budi, pekerti dan iman itu yang paling perlu bagi pergerakan kita (Hatta, 1932).
Hatta menghendaki gagasan nasionalisme harus dijadikan parameter bagi kemerdekaan Indonesia dengan tetap bersandar pada kekuatan dan harkat martabat rakyat melalui suatu lembaga non kepartaian yaitu Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). Kekecewaannya terhadap PNI besutan Soekarno dan kawan-kawan menjadi salah satu alasan kenapa lembaga yang diinginkannya berbentuk suatu civil society dengan nuansa pendidikan. Hatta pernah berharap kepada PNI yang lahir tahun 1927 di Bandung sebagai partai dengan haluan nasionalisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun takdir berkata lain, ketika otoritas PNI mendapat pengawasan khusus dari pemerintah kolonial dan Soekarno (Termasuk Gatot Mangunpraja, Maskun dan Supriadinata) ditangkap, membuat kepercayaan rakyat kepada PNI menurun. 
Hatta menuduh bahwa seluruh korps kepolisian Hindia Belanda dimobilisasi untuk menghantam partai “Rakyat yang populer” ini (Deliar, Noer, 1990). Pembelaan Hatta terhadap PNI besutan Sukarno tersebut tidak serta-merta setuju dengan langkah-langkah selanjutnya yang diambil PNI yang menginginkan reorganisasi partai yang kelak berubah menjadi Partindo yang lahir 1 Mei 1931. Hatta lebih menginginkan PNI terus melanjutkan perjuangan-perjuangannya meski tanpa Soekarno. Dia dengan tegas mengatakan:
“Saudara-saudaraku, anggota-anggota PNI bekerjalah engkau dengan segala tenaga meninggikan derajat dan kemuliaan partai kita, masuki segala lorong dan kampung untuk mengharumkan nama partai kita, untuk mengembangkan kebenaran kita. Ajak handai-tolanmu menjadi lid partai kita, supaya dengan sedikit tempo PNI bertambah kuat, bisa mengembangkan sayapnya ke seluruh Indonesia kita. Terangkan kebenaran kita dengan sejelas-jelasnya kepada rakyat dengan kekuatan kepercayaan. Ingatlah saudara-saudara! Kalau partai kita lebih kuat, maka tidak gampang orang menerkam kita, tidak lekas orang memukul kita dan tidak lekas terjadi keadaan seperti yang terjadi pada tanggal 29 Desember yang lalu. Sebab itu, bekerjalah dengan sunguh-sungguh dan perkuat barisan pergerakan kita (Hatta, 1930).
	Ungkapan ini Hatta sampaikan kepada rekan-rekan pengurus PNI pasca keterpurukan yang menimpa pimpinannya agar tetap semangat meneruskan perjuangan suci dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Namun anjuran tersebut tidak diindahkan oleh petinggi PNI lainnya khususnya oleh Sartono yang pada tanggal 25 April 1931 membubarkan PNI di kongres luar biasa. Hatta pun kecewa atas keputusan itu.
“Ku pandang pembubaran PNI memalukan dan perbuatan itu melemahkan pergerakan rakyat” (Hatta, 1976).
Hatta kecewa atas tindakan Sartono yang lebih mementingkan kepentingan parsial ketimbang nasib rakyat. Nampaknya Hatta lebih pro terhadap golongan yang merdeka yang tidak tunduk dan tidak mengikuti Partai Indonesia (Partindo) di bawah pimpinan Sartono. Di antara orang yang menamakan dirinya sebagai golongan merdeka adalah Sujadi, Murad, Kantatmaka, Bondan, Sukarto, Teguh dan lain sebagainya termasuk Hatta. 
Puncak kekecewaan Hatta disinyalir karena PNI dibubarkan tanpa melihat implikasi pada rakyat Indonesia umumnya yang masih memerlukan suatu gerakan yang kontra pemerintah dengan haluan nasionalisme. Maka PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) besutan Hatta menjadi gerakan alternatif agar estafet perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia tidak berhenti di tengah jalan. Dalam PNI Baru inilah semua gagasan kebangsaan Hatta diejawantahkan sebagai asas organisasi, ideologi dan prinsip yang harus dipegang teguh oleh rakyat Indonesia.  Sebagaimana telah diulas di muka, bahwa PNI Baru bersandar pada dua asas, yakni asas kerakyatan dan asas kebangsaan. Dua asas ini menjadi intrisari dari pemikiran nasionalisme Mohammad Hatta.
Nasionalisme Cap Ningrat adalah mereka yang memegang teguh bahwa kelak Indonesia merdeka akan dipimpin dan dikuasai oleh kalangannya sendiri. Ningrat bisa diartikan sebagai Priyayi atau Bangsawan. Kalangan Ningrat menurut Hatta adalah mereka yang dari beberapa zaman selalu mengisi dan membantu pemerintah. Tidaklah heran mengapa kaum Ningrat atau Priyayi selalu mendominasi pemerintahan di setiap periode karena kalangan ini mempunyai legitimasi berupa kedekatan dengan aristokrat Hindia Belanda. Pihak pemerintah Hindia Belanda mempunyai keyakinan bahwa feodalisme dan imperialisme akan berjalan sempurna manakala ada kerjasama dengan pihak Pribumi dari kalangan Priyayi.
Menurut Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 1991) pada awal abad ke 20 kelas sosial yang dominan adalah dari kalangan Priyayi. Menurutnya, kalangan Priyayi atau Ningrat ini mempunyai arti orang-orang terpelajar yang berprofesi terbuka pada waktu itu. Ada yang bekerja di dalam pemerintahan yang disebut dengan Ambtenaar, dan ada yang bekerja di luar pemerintahan seperti dokter dan ahli hukum yang disebut sebagai inteligensia profesional. Menurutnya, kalangan yang pertama merupakan kalangan Ningrat yang mempunyai derajat sebagai Ningrat level tinggi dan yang kedua kalangan Ningrat level bawah. Kaum Ningrat tidak hanya menempati ruang-ruang pemerintahan, jauh dari itu mereka telah menghimpun kekuatan untuk melakukan gerakan kaum Ningrat atau semacam perkumpulan Priyayi dengan tujuan-tujuan tertentu.
Pada tahun 1904 di Surakarta misalnya, lanjut Kuntowijoyo, sudah berdiri perhimpunan kaum Ningrat yang bernama Abipraya yang mempelopori gerakan kebudayaan bangsa Jawa. Tujuan mereka adalah memajukan bangsa Jawa atau “Kemajenganipun Bangsa Jawi”. Perhimpunan ini terbilang sudah mapan secara organisatoris seperti mempunyai kepengurusan, penerbitan dan gedung pertemuan. Empat tahun kemudian, berdirilah Budi Utomo yang orientasinya bersifat polisentris. Kalangan Ningrat tadi yang terkumpul dalam Abipraya lambat-laun merapat ke Budi Utomo sebagai suatu gerakan kebangsaan-politik dengan batas yang lebih luas mencakup wilayah Sunda, Madura dan Jawa. Awalnya Budi Utomo ini dipelopori oleh kalangan pemuda, namun di ambil alih oleh kalangan Priyayi.
Kalangan Ningrat ini diidentifikasikan oleh Hatta sebagai bagian dari corak nasionalisme yang berkembang pada waktu itu dengan mengutamakan kepentingan kalangannnya sendiri. 
“Jikalau kaum Ningrat menyebut Indonesia merdeka, maka terbayang dimuka mereka suatu Indonesia yang terlepas dari tangan Belanda, akan tetapi takluk kebawah kekuasaan mereka. Mereka mengukur kebangsaan itu kepada golongan sendiri. Dari jaman dahulu kala sampai ke waktu sekarang kaum Ningrat tinggal tetap menjadi golongan pemerintah. Dahulu tatkala tanah-tanah Indonesia diperintah oleh raja sendiri, mereka menjadi tunjangan raja-raja itu, menjadi tiang kekuasaan autokrasi dan feodalisme. Sekarang, waktu Nederland berkuasa di sini, merekalah juga yang menjadi sendiri pemerintahan Belanda. Orang Belanda mengerti, bahwa rakyat Indonesia lebih mudah diperintah dengan perantaraan “Inlandschehoofden” kepala-kepala negeri sendiri. Jadinya kaum Ningrat telah mempunyai tradisi yang lama sekali sebagai kaum pemerintah! Oleh karena itu, maka tertanam keinsafan dalam sanubari mereka, bahwa merekalah yang akan berkuasa di Indonesia, kalau Indonesia sudah merdeka. Mereka merasa dalam hati, bahwa mereka mempunyai satu hak berdasar riwayat alias historich recht atas pemerintahan Indonesia. Sebab itu mereka senantiasa mencita-citakan kembalinya kerajaan Mojopahit ke atas alam Indonesia ini. Dalam kebangsaan yang seperti itu, rakyat yang banyak tidak terhitung. Hanya kaum Ningrat atau kaum bangsawan yang menjadi ukuran bangsa! (Hatta, 1976).
Kaum Ningrat mempunyai legitimasi historis untuk mengisi pemerintahan Indonesia saat merdeka nanti dan mengesampingkan rakyat banyak. Kenyataan ini tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang pada waktu itu didominasi oleh kesengsaraan rakyat, penderitaan rakyat dan cita-cita rakyat. Kalangan ningrat punya tradisi untuk menjalin hubungan mesra dengan pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan istilah pendekatan kooperatif dan itu sangat ditentang oleh Hatta. Hatta meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia akan didapatkan dengan cara nonkooperatif, meyakini kekuatan bangsa sendiri. Bagi Hatta, nonkooperasi berarti antara lain menolak duduk dalam dewan-dewan “Perwakilan” yang didirikan oleh pihak kolonial, baik di pusat maupun di daerah (Deliar Noer, 1990). Hatta menyatakan dengan tegas bahwa nonkooperasi juga berarti menolak untuk bekerja di lingkungan pemerintahan sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Ningrat.
Pada tahun 1938, Hatta mengkritik kalangan intelektual dengan judul “Mesti sopan dalam kritik” yang diterbitkan pada mingguan Adil. Kritikan itu kurang lebih sebagai berikut:
“Kritik atas sikap intelektuil-intelektuil Indonesia tidak baru. Berulang-ulang orang membuktikan, bahwa kaum intelektuil itu yang terbanyak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, hidup senang dan gaji besar. Tidak saja dari medan pergerakan rakyat datang celaan seperti itu, tetapi juga dari pihak kaum intelektuil sendiri, yang memasuki pergerakan” (Deliar Noer, 1990). 
Hal ini diungkapkan Hatta ketika melihat kondisi tanah air yang masih terkungkung dengan penderitaan rakyat meskipun beberapa kaum intelektual pentolan sekolah luar negeri seperti Belanda sudah pulang ke tanah air. Tak ada perubahan mendasar walau kaum Pribumi sudah memiliki beberapa sarjana. Kaum intelektual lebih condong bersifat pragmatis dan mengesampingkan kepentingan umum. Karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan kalangan nasionalisme Cap Ningrat yang lebih mengutamakan kalangannya sendiri.  Menurut Hatta, kalangan intelek ini menganggap bahwa rakyat adalah sebagai alat atau perkakas bagi terciptanya Indonesia merdeka sedangkan tampuk kepemimpinannya tetap berada dalam kendali kalangan intelek (Deliar Noer, 1990). Secara panjang lebar Hatta menguraikan kritikannya itu melalui sebuah brosur tahun 1932.
”Menurut kaum intelek, kaum terpelajar atau kaum cerdik pandai, Indonesia merdeka haruslah di bawah kekuasaan mereka sendiri. Negeri tidak maju dan makmur kalau tidak dikemudikan oleh orang yang berpengetahuan tinggi. Bagi mereka orang menjadi orang pemerintah bukan karena keturunannya, melainkan karena kecakapannya sendiri. Bukan bangsawan karena darah, yang mereka akui, melainkan bangsawan karena otak dan kecakapan. Menurut teori mereka, rakyat yang banyak itu miskin dan alfa dan terpaksa pula bekerja keras sehari-hari untuk mencari nafkah buat hidup. Oleh karena itu rakyat tidak mempunyai waktu untuk memikirkan politik dan keselamatan negeri. Sebab itu tidak wajib rakyat yang tidak mampu itu diberi suara tentang urusan negeri. Pada sifatnya, rakyat itu tahu mengikuti saja. Sebab itu nasib rakyat dan urusan negeri ada di tangan kaum intelek. Mereka seolah-olah mengumpamakan diri mereka sebagai dewa orang banyak. Nyatalah bahwa rakyat, menurut keyakinan yang seperti itu, tidak lain dari pada perkakas kaum intelek saja. Rakyat hanya dipakai untuk membesarkan pengaruh dan kekuasaan mereka. Jadinya, jikalau kaum intelek bicara tentang kebangsaan, mereka mengingat kebangsaan cap mereka sendiri. Indonesia merdeka di bawah kekuasaan kaum intelek, itulah idaman mereka. Hanya kaum cerdik pandai saja menjadi ukuran bangsa. Kebangsaan yang seperti itu boleh juga dinamai kebangsaan liberal” (Hatta, 1932).
Uraian ini terbit sebagai argumentasi Hatta atas eksistensi PNI Baru yang mengusung ideologi kebangsaan dan kerakyatan berdasarkan kepentingan semua golongan (Nasional) terhadap kalangan intelek dan kalangan ningrat yang sibuk mementingkan urusan pribadi.
Hatta sesungguhnya merupakan bagian dari kalangan intelektual bangsa Indonesia, namun Hatta tidak terjebak dalam keadaan pragmatis, tidak terperangkap dalam tawaran Belanda untuk menjadi anggota Volksraad atau menjadi aristokrat Hindia Belanda, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia melalui aktivitas politiknya dengan tetap berjuang dalam PNI Baru. Baginya, peran utama kaum intelektual adalah mengatur masyarakat atau negara dengan mengutamakan kewajibannya untuk menduga kemauan rakyat serta menerangi jalan tempat kemauan itu maju ke muka (Deliar Noer, 1990).
Kalangan Ningrat dan intelek memiliki korelasi yang sama dalam wilayah ini, sama-sama mementingkan kebutuhan pribadi, rakyat dipandangannya tidak memiliki pengaruh yang besar untuk terciptanya Indonesia merdeka. Perbedaan antar keduanya sangat tipis, yaitu masalah porofesi. Pada awal abad ke 20, para pelajar (Calon intelektual bangsa) pastilah termasuk golongan Ningrat yang secara materil mampu mensuplai kebutuhan dalam masa belajarnya. 
Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 1991) mengidentifikasi perbedaan keduanya sebagai cara pandang dalam merespon ajakan kolonial terhadap dua golongan ini. Artinya, kalangan intelek yang hanya tujuannya untuk merasa nyaman dalam dunia kerja sesuai gelar kuliahnya disebut sebagai kalangan Ningrat idealis, sedangkan mereka baik yang intelek maupun non intelek dan bekerja dalam pemerintahan kolonial disebut golongan Ningrat realis. Di sinilah kita menemukan perbedaan yang sangat krusial antar keduanya. Oleh karena itu, implikasi dari pandangan mereka ini khususnya dalam jiwa nasionalisme ketika Indonesia merdeka maka konsekuensinya rakyat Indonesia harus tunduk terhadapnya sebagai konsekuensi logis sejarah. 
Cap Rakyat: Nasionalisme Berlandaskan  Islam
Ideologi nasionalisme yang hampir digunakan oleh beberapa negara merupakan jalan satu-satunya untuk hidup merdeka dari cengkraman negara superpower dengan sistem kolonialisme dan imperialisme, termasuk Indonesia. Jika di barat agama kristen menjadi landasan nasionalisme, bagaimana dengan di Indonesia? apakah nasionalisme Cap Rakyat Hatta ini berkesesuaian dengan ajaran Islam? Pertanyaan tersebut tidak lepas dari kegelisahan penulis ketika melihat beberapa referensi yang mengatakan bahwa Mohammad Hatta adalah penganut paham nasionalisme sekuler. Padahal secara kasat mata Hatta senantiasa melakukan segala aktifitasnya sesuai dengan ajaran Islam. Hatta merupakan pribadi yang taat, tawakkal, sabar dan pantang menyerah. Menurut Subardjo (Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, 1972) kepribadian Hatta ditandai dengan sifat rewel dan disiplin diri yang kuat, mengalir dari pandangan Islamnya yang puritan. Hatta cenderung menonjolkan sikap keislamannya dengan tingkah laku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan menonjolkannya dalam suatu gerakan, propaganda dan lain sebagainya (Islam simbolis). Bahkan Nurcholis Madjid menganggap bahwa keislaman Hatta itu sangatlah substantif. Sedangkan menurut Syafii Maarif (Ahmad Syafii Maarif, 2009) Bung Hatta merupakan muslim yang taat baik dalam tutur kata maupun tingkah lakunya, integritasnya sulit dicarikan perbandingan.
Di atas sudah disinggung bahwa konsep nasionalisme Cap Rakyat merupakan gagasan orisinil Hatta yang dilandasi ruh Islam. Hatta menilai bahwa nasionalisme Cap Rakyat mengandung arti bahwa tatkala Indonesia merdeka maka negara harus berasas pada kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan inilah yang menjadi sendi pengakuan oleh segala jenis manusia yang beradab (Mohammad Hatta, 1976).
Menurut Anthony D Smith nasionalisme pastilah mempunyai suatu pondasi-pondasi suci yang justru akan menguatkan nasionalisme itu sendiri. Di antara pondasi suci itu ialah agama (Anthony D Smith, 2001). Menurutnya, selama pondasi-pondasi suci bangsa tetap bertahan, materialisme dan individualisme sekuler belum merusak keyakinan utama dalam suatu komunitas yang mempunyai sejarah dan takdir, maka selama itu pula nasionalisme sebagai ideologi politik ditakdirkan untuk tetap mekar, dan selama itu pula identitas nasional akan terus menjadi salah satu landasan dasar bagi tatanan dunia kontemporer.
Kalau agama Kristen dijadikan legitimasi sebagai pondasi nasionalisme di Barat, di Indonesia agama Islam melegitimasi perkembangan nasionalisme. Hal ini terjadi karena komposisi pemikiran nasionalisme yang kompleks. George MC Turnan Kahin (Kahin, 2013) menganggap bahwa agama Islam tidak begitu saja menyerap secara pasif implus-implus dari watak asli nasionalisme. Ia justru menyediakan saluran paling awal dari perkembangan nasionalisme Indonesia yang modern dan matang; suatu saluran yang sampai sekarang masih memiliki peran yang signifikan. Karakter unik agama Islam yang dianut oleh hampir 90 persen penduduk Indonesia yang mempercayainya memungkinkan semua itu terjadi. Kahin menganggap Islam di Indonesia bersifat toleran, menghindari bentuk-bentuk fanatisme, dan radikalisme sebagaimana yang sering terjadi di belahan Islam lainnya seperti di Timur Tengah. Artinya, nasionalisme menemukan bentuknya di Hindia Belanda karena tidak kontradiktif dengan ajaran Islam bahkan di kemudian hari ketika Indonesia diserang kembali oleh Belanda dan Inggris 1945, kalangan Islam memberikan fatwa bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dari sinilah kita bisa menilai bahwa perkembangan nasionalisme didukung oleh semangat keagamaan yang inklusif. 
Hubungan nasionalisme dan agama khususnya Islam dalam konteks Indonesia tentunya tidak muncul secara tiba-tiba serta menghegemoni dalam percaturan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan di muka bahwa nasionalisme merupakan bagian dari usaha politik yang disandarkan pada kesadaran etnik untuk melawan kolonialisme, imperialisme dan peodalisme yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Azyumardi Azra (Azra, 2006) mengatakan bahwa nasionalisme yang berkembang di Indonesian merupakan perpaduan sentimen etnisitas dan politik yang kemudian bermalgamasi dengan semangat keagamaan. Maka tak heran jika di Indonesia nasionalisme mengalami pertumbuhan dan menemukan tempatnya sesuai dengan kultur Islam Indonesia yang toleran, ramah dan inkulusif. Hal ini juga yang kemudian dianggap oleh Azyumardi bahwa Islam Asia Tenggara khususnya Indonesia dengan wajah toleran, dan ramah memeberikan rangsangan, menumbuhkan bahkan berperan amat positif bagi pertumbuhan nasionalisme. Hal senada diungkapkan oleh Ahmad Syafii Maarif (Ahmad Syafii Maarif, 2009) yang mengatakan bahwa tidak diragukan lagi kalau Islam kemudian merupakan salah satu komponen penting dari nasionalisme bangsa ini, di samping bahasa dan pengalaman sejarah. Artinya, pada mulanya nasionalisme hanya berorientasi pada aspek politik, sosial dan budaya untuk tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian mendapatkan stimulus dari pengaruh agama Islam. 
Menurut Abuddin Nata, hubungan Islam dengan kebangsaan dapat dilihat dari pentingnya menegakkan nilai-nilai universal dan kekal ajaran Islam, seperti kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, perpaduan, kebaikan, keindahan dan sebagainya, dengan tidak terlalu terpaku pada aturan yang bersifat formal, atau boleh dilakukan reinterpretasi sepanjang sejalan dengan nilai-nilai universal ajaran Islam (Abuddin Nata, 2016).
Gagasan nasionalisme Cap Rakyat yang diperjuangkan Hatta dalam narasi agama bisa juga disebut sebagai narasi kepentingan ummat. Nasionalisme Cap Rakyat hanya mementingkan kemaslahatan hidup bersama dibandingkan kepentingan golongan per golongan dan hal ini sesuai dengan anjuran Islam, meskipun tidak secara tersurat serta dijelaskan oleh Hatta sendiri bahwa nasionalisme Cap Rakyat ini merupakan gagasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini juga, Deliar Noer pernah mencoba menelusuri pemikiran kebangsaan dan keislaman Mohammad Hatta pra merdeka. Menurutnya, pada tahun 1930 paham kebangsaan atau nasionalisme dan Islam adalah dua entitas yang selalu diperdebatkan. Perdebatan itu memuncak dengan adanya dua fatwa dari ulama, pertama bahwa nasionalisme hukumnya haram dan kedua hukumnya wajib dalam artian bahwa cinta tanah air itu sebagian dari iman. Menurutnya, Hatta tidak mengemukakan pendapat secara langsung dalam hubungan ini. Agaknya ia berhati-hati ataupun tidak mau melibatkan diri dalam masalah yang ketika itu amat kontroversial. Deliar Noer menganggap bahwa bagi Hatta konsep nasionalisme yang ia cita-citakan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bukti dari argumen Deliar ini bisa dilihat dari kepribadiaan Hatta yang merupakan Muslim taat dan sekaligus berpaham nasionalis. Meski begitu, Deliar Noer menilai bahwa bukti tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai legitimasi atas konsep nasionalisme Islam Hatta, ketaatan Hatta atas ajaran Islam merupakan urusan pribadi sedangkan urusan masyarakat banyak (Nasionalisme) sebagai urusan lain, di kemudian hari alasan ini dijadikan oleh sebagian  cendikiwan untuk menganggap bahwa Hatta merupakan nasionalis sekuler. Tapi di sisi lain Deliar Noer menambahkan suatu tulisan lain Hatta pada tahun 1931 tentang saran-sarannya terhadap India yang mengindikasikan bahwa argumentasi tersebut memantapkan paham kebangsaan Hatta sejurus dengan ajaran Islam. Tulisan itu ditujukan ketika Hatta masih di Belanda terhadap peristiwa Konferensi Meja Bundar antara Inggris dan India yang didominasi oleh aktivis nasional dari kalangan Muslim. 
”Partai kongres India jangan buta saja melihat badannya sebagai wakil seluruh rakyat India. Dan partai persatuan Muslim India (yaitu Indian Muslim League) jangan pula buta saja pada keislamannya. Kemerdekaan agama dan kemerdekaan memajukan masing-masing harus dijaga betul. Tiap-tiap golongan merdeka berbuat ibadat dan merdeka pula mengurus cara menjalankannya. Dan tiap-tiap golongan mestilah pula merdeka mendirikan sekolah masing-masing untuk memajukan peradaban masing-masing” (Hatta, 1931).
Kepedulian Hatta ini ditengarai karena memiliki hubungan dengan beberapa aktivis India seperti Jawaharlal Nehru yang pernah sama-sama menjabat sebagai pengurus Liga Tegen Imperialisme, Tegen Koloniale Onderdrukking En Voor Nationale Onafhankelijkheid (Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan Untuk Kemerdekaan Nasional) tahun 1927. 
Azyumardi (Azra, 2016) menegaskan bahwa sejak masa awal perkembangan Islam sampai setidak-tidaknya zaman pra-modern, masyarakat Muslim mengenal hanya dua konsep teritorial religio-politik: Dar al-Islam, wilayah damai, yaitu wilayah kaum Muslim dan dar al-Harb wilayah perang, atau wilayah non muslim. Konsep nation-state, dengan demikian mengandung ketegangan historis dan konseptual. Hatta paham betul bagaimana kalau pemikiran keislaman dia pada waktu itu terlalu ditonjolkan dengan semangat kebangsaannya akan menimbulkan polemik di dalam polemik di tengah masyarakat yang mayoritas muslim.
Saat masa pergerakan Hatta lebih mengutamakan kehati-hatian dalam pergerakan politiknya dari pada harus menonjolkan fanatisme agama. Toh pada kenyataannya Hatta senantiasa melakukan dialog kebangsaan dengan beberapa kalangan Islam seperti Haji Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Abdul Manaf (Mahasiswa Mesir dari Indonesia) dan lain sebagainya yang concern terhadap gagasan keislaman. Dengan demikian, nyatalah bahwa pandangan nasionalisme Hatta yang sesuai dengan konteks keindonesiaan dan keislaman adalah nasionalisme Cap Rakyat. Nasionalisme Cap Rakyat adalah paham kebangsaan yang memprioritaskan kemaslahatan rakyat sebagai anti tesis dari nasionalisme Cap Ningrat dan Cap Intelek. Rakyat menjadi ukuran tinggi rendahnya bangsa Indonesia.
“Karena rakyat itu badan dan jiwa bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendah derajat kita. Dengan rakyat kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun. Hidup atau matinya Indonesia merdeka semuanya itu tergantung kepada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru adaberarti, kalau di sampingnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya. Dipangkuan rakyat yang banyak terdengar debaran-debaran darah bangsa. Kewajiban kaum intelek tidak lain, melainkan menduga kemauan rakyat itu dan menerangi jalan tempat kemauan itu maju ke muka. Kalau Indonesia sampai merdeka, mestilah ia menjadi Kerajaan Rakyat, berdasar kemauan rakyat” (Hatta, 1932).
Mengutamakan rakyat berarti juga mengutamakan ummat sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, hanya saja konsep rakyat dalam nasionalisme Cap Rakyat mengandung makna luas untuk menghindari fanatisme agama.
Kesimpulan
Di kalangan Sarjana, Sejarawan dan Cendikiawan, nasionalisme dan Islam merupakan dua pembahasan yang masih debatable. Keduanya berasal dari wilayah yang berbeda, Islam hadir sebagai agama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur ummatnya dalam menjalani kehidupan dengan baik dan benar pada abad ke Tujuh, sedangkan nasionalisme lahir dari rahim peradaban Barat abad 18. Nasionalisme berkutat pada suatu paham tentang kesamaan nasib, wilayah, ras dan memiliki tujuan yang sama. Sedangkan penulis mengartikan nasionalisme sebagai suatu paham kebangsaan yang didasari pada rasa cinta kepada Tanah Air yang memiliki tujuan sama yaitu melepas belenggu dari hegemoni tekanan-tekanan bangsa asing dengan rakyat sebagai kekuatan utamanya. Korelasi nasionalisme dan Islam dalam konteks Indonesia bisa kita lihat dari sisi persatuan dan saling mengenal antar sesama suku, golongan, bangsa dan sebagainya yang sudah tertulis dalam al-Quran.
Hatta menegaskan bahwa konsep nasionalisme itu tidak serta merta harus mengikuti arah dari Barat sebagaimana nasionalisme itu sendiri lahir dari Barat yang melahirkan benih-benih kapitalisme, imperialisme dan individualisme, melainkan nasionalisme itu bisa diindonesiakan sesuai dengan tabiat dan kultur Indonesia yang majemuk, toleran, gotong-royong dan lain sebagainya. Menurut Hatta, nasionalisme adalah kepercayaan yang dianut oleh sejumlah individu yang jumlahnya cukup besar bahwa mereka merupakan suatu bangsa, ia merupakan kesadaran tentang keterikatan mereka sebagai satu bangsa. Hatta mengidentifikasikan bahwa nasionalisme yang tumbuh subur di Indonesia pada dasawarsa awal abad ke 20 itu ada tiga macam, pertama nasionalisme Cap Ningrat, kedua Cap Intelek (Orang terpelajar) dan ketiga nasionalisme Cap Rakyat.
Dari ketiga cap nasionalisme itu, menurut Hatta, kelak saat Indonesia merdeka harus berdiri tegak di bawah sendi-sendi nasionalisme Cap Rakyat. Di bawah nasionalisme Cap Rakyat, Negara Indonesia akan lahir secara demokratis dan kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat (Kedaulatan rakyat). Rakyat menurutnya badan dan jiwa suatu negara dan bangsa. Sikap tolong-menolong, gotong royong, dan musyawarah adalah tabiat rakyat Indonesia yang memiliki potensi besar bagi terwujudnya tatanan negara yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam.
Daftar Pustaka
Abbas, Anwar. (2010). Bung Hatta dan Ekonomi Islam. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 
Adisusilo, Sutarjo. (2002). Nasionalisme, Demokrasi, Civil Society. Jurnal Iman, Ilmu,	Budaya, III, (9): 4.
Alfarizi, Salman. (2012). Mohammad Hatta: Biografi Singkat 1902-1980.	Yogyakarta: Garasi.
Anderson, Bennedict (2008). Imagined Communities (Komunitas-komunitas Terbayang).	Penerjemah Omi Intan Naomi. Jakarta: Insist Press.
Azra, Azyumardi. (2006). Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah dan Kekuasaan. 			      Bandung: Remaja Rosdakarya.
----------------, (2003). Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan			      	      Modernisasi. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
----------------, (2016). Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan				      Demokrasi. Jakarta: Prenada Media Group.
Djoyoadisuryo, Ahmad Subardjo. (1972). “Kenang-Kenangan Akan Saudara Mohammad Hatta” dalam Mohammad Hatta, Bung Hatta Mengabdi Pada Cita-Cita Perjuangan Bangsa. Jakarta : T.pn.
Hatta, Mohammad. (1976). Kumpulan Karangan I. Jakarta: Bulan Bintang.
----------------, (1979). Memoir. Jakarta: Tintamas.
----------------, Asas PI 1924.
----------------,-Catatan-Catatan Rapat PI 1924-1925.
----------------,Kearah Indonesia Merdeka. Brosur 1932.
----------------, “PNI Mendapat Percobaan,” Persatuan Indonesia. 1930.
Hp, Suradi. dkk. (1986). Sejarah Pemikiran Pendidkan dan Kebudayaan. Jakarta: Ditjarahnitra Ditjen Kebudayaan Depdikbud.
Kahin, George McTurnan. (2013). Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Penerjemah Tim Komunitas Bambu. Depok: Komunitas Bambu.
Kartodirdjo, Sartono. (1972) .Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada Abad-19	dan Abad-20. Dalam Seksi Penelitian, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada.
Kohn, Hans. (1976). Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya. Jakarta: PT. Pembangunan.
Kuntowijoyo. (1991). Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Bandung: PT Mizan Pustaka.
Ma’arif, Ahmad Syafii. (2009).  Islam KeIndonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 					              Refleksi Sejarah. Bandung: Mizan.
----------------, (2009). Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah. Bandung: Mizan.
Madjid, Nurcholis. (2003). Indonesia Kita. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Majid, Abdul dan Swasono, Sri-Edi. (1988). Wawasan Ekonomi Pancasila. Jakarta: UI Press.
Nata, Abuddin. (2016). Islam dan Kebangsaan, Makalah disampaikan dalam Pengenalan Budaya Akademik dan Kurikulum (PBAK) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Jakarta.
Narwoko, J Dwi, dan Suyanto, Bagong, ed. (2015).Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Prenada Media Group.
Noer, Deliar. (1990). Mohammad Hatta: Biografi Politik. Jakarta: LP3ES.
Rasyad, Zubir. (2009). Ranah dan Adat Minangkabau. Jakarta: Agra Wirasanda.
Subchi, Imam. (2012). Pengantar Antropologi. Ciputat: Mumtaza Islamic School Press.
Subhan, Arif. (2009). Lembaga Pendidkan Islam Indonesia Abad ke-20. Smith, Anthony D (2001). Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah. Penerjemah Frans Kowa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Tampi, Gerald Jacob (2015). Nasionalisme Sukarno dan Nasionalisme Hatta: Suatu Studi Perbandingan Mengenai Konsep Nasionalisme menurut Sukarno	dan Hatta. Tesis, Magister Sosiologi Agama Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.