Position of the Tax Court Under the State Administrative Court

RR Dewi Anggraeni

Abstract


The Tax Court in Indonesia is within the State Administrative Court (PTUN), facing the complexity of tax disputes that require careful and accurate handling. This research explores the position of the Tax Court within the PTUN framework, highlighting the challenges and opportunities faced in dealing with changes in tax laws and regulations. This study seeks to analyze the impact of changes in statutory regulations on the Tax Court and identify strategies to enhance the effectiveness and quality of Tax Court decisions in addressing tax dynamics. This study employs qualitative methods and a legal and scholarly approach. The relevant literature and pertinent laws and regulations are analyzed to understand the issues discussed thoroughly. The research findings indicate that the Tax Court, as an integral part of the PTUN, confronts complex challenges stemming from alterations to tax laws. This study identifies opportunities for enhancing judge training, employing information technology, and collaborating closely with tax agencies. In addressing these obstacles, the Tax Court can ensure equitable, accurate, and consistent decisions, preserve the integrity of the tax justice system, and cultivate public confidence.


Keywords


Tax Court; Administrative Court; Position

Full Text:

PDF

References


Afdol, A., & Setjoatmadja, S. (2015). Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 1(1).

Albinaria, S. (2016). Peran Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (StudiKasus di Pengadilan Pajak) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Anggreini, R. R. (2021). Relasi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman. Lex Renaissance, 6(3), 538-561.

Arham, A., Cipta, B. M., & Novitasari, R. (2020). Pengaruh Masa Kerja, Pelatihan, Dan Nilai Ketetapan Pajak Terhadap Kualitas Keputusan Keberatan. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 1(2), 73-80.

Basri, H. (2021). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Nusantara Hasana Journal, 1(4), 7-14.

Basri, H., & Muhibbin, M. (2022). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6(3), 1442-1458.

Bravestha, R. (2017). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Doctoral dissertation, Untag Surabaya).

Chandra, A. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terkait Karakteristik Penyelesaian Sengketa Perpajakan Ditinjau Berdasarkan Sistem Peradilan Pajak Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Narotama).

Erawati, N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Tranfer Pricing (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).

Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 331-335.

Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", Solid State Technology, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.

Hestianita, L. (2013). Analisis Banding Sengketa Pajak Penghasilan Badan Di Pengadilan Pajak (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

Howan, S. (2017). Kajian Yuridis Tindak Pidana Di Bidang Pajak Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. LEX PRIVATUM, 5(8).

I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal 8 (4), 11685-11695.

Kanantha, A. M., & Edwar, F. (2022). Independensi Pengadilan Pajak Ditinjau dari Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945. Reformasi Hukum Trisakti, 4(3), 519-528.

Kristanto, A. B., & Chandrika, N. L. P. (2023). Government Effectiveness dan Kepatuhan: Peran Mediasi Kompleksitas Pajak. Perspektif Akuntansi, 6(2), 1-20.

Kurniawan, H. T. (2017). Mekanisme Keberatan Dan Non Keberatan Dalam Sengketa Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Manado).

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.

Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(11), 5084-5093.

Nurcahya, A. (2017). Strategi Meningkatkan Kualitas Keputusan Keberatan Bagi Wajib Pajak (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Pamungkas, U., & Enggarani, N. S. (2019). Kajian Yuridis Posisi Peradilan Pajak dalam Struktur Peradilan Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Rumadan, Ismail. "Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan 1, no. 1 (2012): 35-62.

Rusdiana, E. (2022). Pemenuhan Perumusan dan Penyelenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Jurnal Suara Hukum, 4(1), 39-61.

Sa'adah, N., & Wibawa, K. C. S. Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Masalah-Masalah Hukum, 52(1), 21-29. Lihat juga: Sa'adah, N. (2023). Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak.

Sari, M. M., Hariyoko, S., & Jamal, L. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-75158/Pp/M. Xviia/19/2016 Mengenai Keberatan Tarif Bea Masuk Impor. Perspektif, 27(3), 147-156.

Savilla, P., Dzulkirom, M., & Zahroh, A. R. (2018). Pengaruh Administrasi Perpajakan Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Malang Selatan). Jurnal Administrasi Bisnis, 55(3), 48-54.

Sitorus, B. M. (2012). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Suciyani, F. (2022). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(1), 29.

Sumolang, K. (2019). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Lex Administratum, 7(4).

Tarigan, P. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa. Lensa, 15(2), 23-30.

Tomson, S. (2022). Reposisi pengadilan pajak menurut sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Honeste Vivere, 32(2), 108-122.

Yuda, S. P. (2008). Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Di Pengadilan Pajak (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

Yunus, N.R; Aprita, S. 2022. Filsafat Pancasila. Palembang, Noer Fikri Offset.

Yunus, Nur Rohim; Aprita, Serlika; Suhendar, Suhendar. (2019). Adagium Hukum: Aktualisasi dan Implementasi dalam Legal Research. Jakarta: UIN Press.

Peraturan Perundang-undangan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 364/KMK.01/2002 tentang Ketua Pengadilan Pajak Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Pajak Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pengadilan Pajak Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Republik Indonesia.




DOI: https://doi.org/10.15408/jlr.v5i1.35403 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.