Jurnal Hukum Keluarga dan Administrasi Keperdataan Islam
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
‘Urf dalam Tradisi Nemokke pada Pernikahan Adat Jawa
Abstrak Tradisi Nemokke awalnya berasal dari masyarakat Hindu Jawa. Namun, tradisi ini telah diadopsi oleh komunitas Muslim dengan menambahkan beberapa praktik keislaman. Di antaranya adalah dengan mengagungkan nama Allah dan kalimah thayibah, serta bacaan Al-Barzanzi sebagai bagian dari pengiring doa selamat untuk kedua mempelai. Artikel ini membahas tentang hubungan tradisi Nemokke dengan hukum Islam dalam pernikahan Jawa di Desa Manik Maraja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh di desa. Dalam Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari sifatnya, tradisi ini tergolong 'urf' amali, karena merupakan tradisi perbuatan. Dari jangkauannya, tradisi ini tergolong 'urf khas karena hanya ada di daerah tertentu, yaitu desa Manik Maraja dan hanya untuk masyarakat Jawa. Sedangkan mengenai keabsahannya, hadis Nemokke tergolong 'urf sahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kata Kunci: Tradisi Nemokke; perkawinan Jawa; ‘urf; adat Abstract The Nemokke tradition initially came from the Javanese Hindu community. However, this tradition has been adopted by the Muslim community by adding some Islamic practices. Among them are glorifying Allah's names and kalima thayiba, and Al-Barzanzi recitation as part of prayers for a bride and groom. This article discusses the relationship between the Nemokke tradition and Islamic law in Javanese weddings in Manik Maraja Village. This is qualitative research with a socio-legal approach, relying on interviews with several figures in the village. In Islam, this tradition can be categorized as 'urf, a custom that does not conflict with Islamic law. In its nature, this tradition belongs to 'urf' amali, as this tradition is an act. From its outreach, this tradition belongs to 'urf khas because it only exists in specific areas, such as the village of Manik Maraja and only for the Javanese community. Meanwhile, regarding its validity, the Nemokke tradition belongs to 'urf sahih because it does not contradict Islamic teachings. Keywords: Nemokke tradition; Javanese wedding; urf; custom
Copyright (c) 2023 Journal of Family Law and Society
Perlindungan Anak pada Kasus Penyangkalan Keabsahan Anak yang Lahir dalam Perkawinan
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus perkara gugatan penyangkalan keabsahan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi anak dan perempuan dalam perkara penyangkalan keabsahan anak, serta kekuatan pembuktian berdasarkan hasil tes DNA dalam perkara penyangkalan keabsahan anak. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dan studi atas Putusan Nomor 969/Pdt.G/2020/PA.Wsb. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut hakim menetapkan tidak menerima gugatan penyangkalan keabsahan anak, hal ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim didasarkan pada pasal 102 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena, itu penggugat tetap memiliki hubungan keperdataan dengan anak tersebut dan harus bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya. Dengan begitu, hak anak tetap terlindungi. Kata Kunci: Penyangkalan keabsahan anak; Pengadilan Agama; perlindungan anak Abstract This study aims to explain the legal foundation and reasoning in deciding the legitimate status of a child born in marriage. In addition, this research also explains the form of legal protection for children in the related lawsuit, as well as the strength of evidence based on DNA test results. This is a qualitative enquiry, with data from interviews and Decision Number 969/Pdt.G/2020/PA.Wsb. This paper shows that the judge decided not to accept the claim denying the legitimacy of the child. The panel of judges used Article 102 paragraph (1) and (2) Compilation of Islamic Law as the basis of their argument. As a consequence, the plaintiff still has a civil relationship with the child and must be responsible for carrying out his obligations. In this way, the court fulfilled its duty to protect the child's rights. Keywords: Child legitimacy; Religious Courts; child protection
Pembuktian Elektronik pada Perkara Perceraian
Abstrak Seiring perkembangan teknologi, pembuktian perkara di pengadilan mulai melibatkan teknologi digital. Di Indonesia, beberapa perkara perceraian menggunakan bukti elektronik untuk membuktikan perselisihan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pembuktian alat elektronik dalam proses perceraian dan mengetahui pandangan him tentang keabsahan Alat Bukti Elektronik (ABE) dalam upaya menghasilkan putusan perkara perceraian. Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim dan putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini menemukan bahwa hakim yang menerima alat bukti elektronik menganggap bahwa hal tersebut sah dalam hukum acara yang berlaku Indonesia. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan bukti elektronik, sepanjang isinya tidak dapat dibantah. Selanjutnya, alat bukti elektronik berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Hakim yang menolak bukti elektronik menerapkan persyaratan yang ketat. Menurut mereka, bukti elektronik harus memenuhi 4 (empat) prinsip, seperti integritas data, ditangani oleh personel yang berkompeten, jejak audit, dan kepatuhan hukum. Kata Kunci: Pengadilan Agama; hakim; alat bukti elektronik Abstract With the current technology development, the judiciary has started to use digital-based evidence. Some divorce cases in the Indonesian Religious Courts have used electronic evidence to prove the existing spousal disputes. This study aims to analyze the function of electronic evidence in the divorce process and judges' attitudes towards the validity of Electronic Evidence (ABE) to produce a divorce case decision. Data in this study was obtained from interviews with Religious Court judges and Religious Court decisions. This study finds that judges who accept electronic evidence's validity consider it valid according to the Indonesian civil procedural law. The litigants can present electronic evidence if the contents are undisputable. Furthermore, electronic evidence serves as perfect and binding evidence. The judges who refuse electronic evidence apply strict requirements. According to them, electronic evidence must fulfil 4 (four) principles, such as data integrity, handled by competent personnel, audit trail, and legal compliance. Keywords: Religious Courts; judges; electronic evidence
Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Garut
Abstrak Di Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sebagai tata cara pemberian dispensasi kawin, bertujuan untuk membatasi praktik perkawinan anak. Namun PERMA ini tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kriteria pembatasan izin perkawinan di bawah umur. Batasan yang tidak jelas ini telah menimbulkan multitafsir pemahaman di kalangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan fokus pada Pengadilan Agama Garut. Penelitian ini menggunakan studi dokumen hukum dan wawancara dengan hakim agama di Garut sebagai data. Kajian ini mengungkapkan bahwa telah terjadi berbagai pemahaman hakim mengenai 'alasan mendesak' pemberian dispensasi perkawinan. Alasan yang dimaksud termasuk hubungan dekat antara laki-laki dan perempuan di bawah umur dan kekhawatiran orang tua bahwa hubungan tersebut mengarah pada perzinahan dan menimbulkan malu. Namun, alasan ini masih dianggap tidak dapat diterima oleh hakim lainnya. Alasan lain yang dapat diterima untuk pernikahan dini adalah pendidikan yang tidak selesai, keadaan ekonomi keluarga, serta hubungan seksual dan kehamilan di luar nikah. Dalam hal ini, implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 belum cukup untuk meminimalisasi perkawinan anak, karena masih adanya multitafsir di kalangan hakim sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan anak yang cukup signifikan. Kata Kunci: Kepastian hukum, dispensasi kawin, perkawinan anak Abstract In Indonesia, Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, as a procedure in granting underage marriage dispensation, aims to restrict child marriage practice. However, this Regulation does not provide a more detailed explanation regarding the criteria for limiting underage marriage permission. This unclear boundary has led to multiple interpretations of understanding among judges. This study aims to analyze the implementation of Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, focusing on the Garut Religious Court. This research uses a study of legal documents and interviews with religious judges in Garut as data. This study reveals that there have been various understandings of judges regarding the 'urgent reasons' for granting dispensation from marriage. These include an intimate relationship between underage males and females and the parents' concerns that the relationship leads to adultery and shame. However, this reason is still considered unacceptable by other judges. Other acceptable reasons for early marriage are unfinished education, the family's disadvantaged economic situation, sexual intercourse, and a pregnancy outside of wedlock. In this case, the implementation of Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 has not been sufficient to minimize child marriage, as there are still multiple interpretations among judges, leading to a significant number of child marriages. Keywords: Legal certainty; marriage dispensation; child marriage
Kesaksian dalam Sidang Rukyat Hilal di Indonesia
Abstrak Rukyat hilal adalah cara bagi umat Islam untuk menentukan bulan baru, khususnya Ramadhan, selain hisab (perhitungan). Namun, dalam rukyat, terdapat kemungkinan perbedaan yang disebabkan oleh keragaman budaya, afiliasi madzhab, dan gerografis. Dalam hal ini, peran saksi menjadi krusial dalam proses rukyat. Artikel ini membahas tentang alasan diterima atau ditolaknya saksi hilal oleh seorang qadi (hakim) dan dampaknya terhadap penentuan bulan baru. Data diperoleh dari studi dokumen dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama dan panitia sidang Isbat. Kajian ini menemukan bahwa ketika para saksi tidak mampu memenuhi syarat formil dan materil, maka mereka tidak mampu meyakinkan hakim dalam sidang isbat. Oleh karena itu, kesaksian mereka mengalami penolakan. Konsekuensinya adalah hakim menentukan bulan baru dengan menyempurnakan (istikmal) bulan menjadi 30 hari. Kata Kunci: Rukyat hilal; saksi; sidang isbat. Abstract Rukyat hilal (moon sighting) is a method for Muslims to determine a new month, especially Ramadan, besides hisab (calculation). However, in rukyat, there have been possible differences due to cultural, maddhab affiliation, and geographical variety. In this case, the role of the witness becomes crucial in the rukyat process. This article discusses the reason for accepting or rejecting hilal witnesses by a qadi (judge) and its impacts on determining the new lunar month. The data was derived from document study and interviews with Religious Court judges and the Isbat (confirmation) meeting committee. This study finds that the absence of formal and material requirements leads to the witnesses' inability to convince judges in the isbat meeting. Therefore, their testimony faces rejection. The consequence of this rejection is that judges determine the new moon by the completion (istikmal) of the month to 30 days. Keywords: New moon sighting; rukyat; witness; isbat
Hubungan Nafkah Madhiyah dan Harta Bersama dalam Pemenuhan Hak Perempuan
Abstrak Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan akan menjadi harta bersama tanpa membedakan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Di sisi lain, KHI juga mengatur bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri. Aturan tersebut memunculkan pertanyaan dari harta mana suami membayar kewajiban nafkah tersebut jika hartanya masuk dalam harta bersama. Hal ini kemudian berimplikasi pada perkara nafkah madhiyah atau nafkah yang tidak terbayarkan pada putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian secara spesifik mengkaji Putusan Pengadilan Agama Talu No. 440/PDT.G/2020/P.A Talu dan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 6/PDT.G/2021/PTA.PDG. Analisis terhadap dua putusan tersebut menemukan bahwa ada perbedaan argumentasi hakim terkait nafkah madhiyah dan harta bersama. Hakim Pengadilan Tinggi menolak gugatan nafkah madhiyah dengan argumen bahwa nafkah madhiyah sudah terbayarkan dalam melalui pembagian harta bersama. Kata Kunci: Nafkah madhiyah; harta bersama; cerai talakl gugatan rekonvensi Abstract The Compilation of Islamic Law stipulates that any property acquired during the marriage will become joint property. On the other hand, the law also stipulates that the husband is obliged to provide for his wife. This rule raises the question of which property the husband pays for the maintenance obligation if his wealth is a part of the joint property. In the divorce case, this has implications in the past unpaid maintenance (nafkah madiyah) for the wife. This research specifically examines the Decision of the Talu Religious Court No. 440/PDT.G/2020/P.ATalu and Padang Religious High Court No. 6/PDT.G/2021/PTA.PDG. The analysis of these two decisions finds differences in the judge's arguments regarding nafkah madiyah and joint assets. The High Court judges rejected the nafkah madiyah lawsuit, arguing that the nafkah madiyah had been paid by distributing the joint assets. Keywords: Past unpaid maintenance; nafkah madiyah; joint property; divorce; divorce lawsuit
Kebijakan Poligami di Indonesia dan Malaysia
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan kebijakan poligami yang ada di Indonesia dan Negeri Terengganu, Malaysia berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Enakmen Keluarga Islam Negeri Terengganu Tahun 2017. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap undang-undang dan aturan terkait dari dua negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa negara Indonesia dan Negeri Terenganu mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dalam menjalankan prosedur poligami serta menerapkan sanksi kepada pihak yang melanggar prosedur poligami. Persamaannya berupa syarat-syarat yang diharuskan untuk mengajukan permohonan poligami dan sama-sama menggunakan asas monogami terbuka. Sedangkan perbedaannya terdapat di sanksi terhadap pelaku pelanggar poligami di luar izin Pengadilan Agama. Kata kunci: Poligami, sanksi, Indonesia, Malaysia, Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah Abstract This study aims to compare of existing polygamy policies in Indonesia and Terengganu, Malaysia based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Family Families of Terengganu State of 2017. This is a library research relying on data from related regulations from the two countries. This study concludes that the countries of Indonesia and Terenganu have some similarities and differences in polygamy procedures and sanctions for those violating the procedures. The similarities are in the conditions required in the practice of polygamy, as both states use the principle of open monogamy. Meanwhile, the difference is in the sanctions against perpetrators of polygamy violators outside the permission of the Religious Courts. Keywords: Polygamy, sanctions, Indonesia, Malaysia, Religious Courts, Sharia Courts
Perlindungan Anak dalam Penetapan Dispensasi Nikah
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan implementasinya dalam konteks perlindungan anak. Penelitian ini bersandar pada analisis Penetapan Dispensasi Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2019-2021, yang didukung dengan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dan anak serta orang tua sebagai pemohon dispensasi nikah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan belum secara progresif melindungi hak-hak anak. Dalam ketentuan dispensasi nikah, ada pertimbangan mashlahah bagi anak. Namun, pertimbangan tersebut belum mencerminkan aspek perlindungan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di antara hak-hak yang terancam adalah hak atas kesehatan, pendidikan yang layak, kesempatan untuk beristirahat, bersosialisasi dengan anak-anak seusia; kesempatan untuk bermain, berkreasi; untuk berpikir dan mengekspresikan diri. Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak; Dispensasi Nikah; Pengadilan Agama Abstract This study aims to analyze the judicial considerations in granting a marriage dispensation request and its implementation in the context of child protection. This research relies on the analysis of Marriage Dispensation issued by East Jakarta Religious Court from 2019-2021, supported by interviews with East Jakarta Religious Court judges and children and parents as applicants for marriage dispensation. This study shows that the the granting of marriage dispensation has not progressively protect children's rights. In the marriage dispensation stipulations, there are considerations for mashlahah for the child. However, the considerations have not yet reflected aspects of protection, as stated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Among threatened rights are the right to health, proper education, opportunities to rest, socialize with children of the same age; opportunities to play, be creative; to think and to express themselves. Keywords: Protection of Children's Rights; Marriage Dispensation; religious courts