Droit Islamique Journal (Jurnal Hukum Islam)
Droit Islamique Journal (DIJ) is peer reviewed journal by Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. The journal is aimed at spreading the research results conducted by academicians, researchers, and practitioners in the field of Sharia. In particular, papers which consider the following general topics are invited: Islamic Law/Sharia, Islamic Family Law, Islamic Economic Law, Islamic Constitutional Law, Islamic Criminal Law, and other Legal Studies. The journal is published periodically twice a year, i.e., every June (first edition) and December (second edition). The journal is published in an online format, with its inaugural issue released in 2025.
Penerapan Concursus Idealis Pada Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap)
Penelitian ini menganalisis penerapan asas concursus idealis dalam perkara penculikan anak yang disertai kepemilikan senjata api secara ilegal, dengan fokus pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, hakim telah tepat menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan kumulatif yang diajukan jaksa. Pertimbangan hakim juga telah memenuhi syarat hukum dengan memeriksa alat bukti dan mempertimbangkan faktor meringankan seperti perdamaian. Namun, analisis mendalam mengungkap bahwa hakim belum secara maksimal menerapkan konstruksi concursus idealis. Fakta kasus yang merupakan satu rangkaian perbuatan dengan tujuan tunggal seharusnya dikualifikasikan sebagai concursus idealis (Pasal 63 KUHP), bukan sekadar kumulasi dua delik terpisah. Ketidakmaksimalan penerapan asas ini berimplikasi pada: (1) potensi ketidaktransparan dalam petimbangan dan konstruksi pemidanaan, (2) melemahnya fungsi edukatif hukum, dan (3) perlindungan korban yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan hakim telah sesuai secara prosedural, analisis subtantif terhadap penerapan concursus idealis masih belum lengkap
penculikan anak, Concursus Idealis, Penyalahgunaan Senjata api
Copyright (c) 2026 Droit Islamique Journal
GENDER EQUALITY IN SOCIAL JURISPRUDENCE: A REVIEW OF KH. MA. SAHAL MAHFUDH'S FATWA ON WOMEN
Women's issues are a perennial topic of discussion, including within the dynamics of Islamic law. Various issues concerning women in the domestic and public spheres are always hotly debated. Islam in Indonesia is a religious institution that manifests the interaction of the universal values ​​of Islam brought by the Prophet Muhammad with the diverse social and cultural realities of the Indonesian archipelago. This interaction has given rise to new and distinct understandings of Islam, different from its place of origin (Arab). The Indonesian archipelago, with its particular culture from that of Arabia, means that the application of Islamic law varies considerably between the two regions, including in addressing women's issues. Aware of these differences, several Islamic scholars have developed diverse legal perspectives, often differing from the provisions outlined by the early scholars in their works. One such scholar is KH. MA. Sahal Mahfudh, a prominent Indonesian scholar whose Islamic legal thinking differs significantly from that of his contemporaries. Kiai Sahal distinguished between religious law's fixed and flexible dimensions with his social jurisprudence.
Copyright (c) 2025 Droit Islamique Journal
Disharmoni Batas Usia Anak dalam Penetapan Perwalian Perspektif Kepastian Hukum di Pengadilan Agama Serang
Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai batas usia anak yang berada di bawah perwalian belum memiliki keseragaman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang telah berusia 18 tahun dianggap telah dewasa dan berada di luar kekuasaan orang tua, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 107 masih menetapkan usia 21 tahun sebagai batas seorang anak berada di bawah perwalian. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perwalian anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serang dan meninjau ketentuan hukum terkait adanya ketidakseragaman batas usia anak dalam penetepan perwalian perspektif kepastian hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua putusan yang berbeda yaitu Putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Srg menetapkan anak berusia 20 tahun masih di bawah perwalian, sedangkan Putusan Nomor 248/Pdt.P/2025/PA.Srg tidak menetapkan perwalian bagi anak dengan usia yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), didukung dengan data lapangan berupa wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Serang, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diolah menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan amar putusan bukan disebabkan oleh perbedaan penafsiran hukum semata, melainkan dipengaruhi oleh konteks dan tujuan permohonan perwalian. Hakim mempertimbangkan kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum seperti pengelolaan warisan atau keperluan administratif di perbankan. Hakim merujuk pada ketentuan yang berbeda, yakni Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (usia 18 tahun) dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (usia 21 tahun), sehingga memunculkan ketidakkonsistenan
Metode Al-Hilah Sebagai Instrumen Ijtihad Kontemporer Pada Produk Kik-Eba Syariah
Abstrack : This study examines the use of the concept of hilah as a tool in the modern Islamic financial system, a research method used by thematic analysis methods on literature/fatwa. The focus of the study is directed at the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) related to the Collective Investment Contract - Sharia Asset-Collateral Securities instrument, as a form of financial engineering that aims to comply with sharia principles while meeting the needs of the contemporary capital market. This study highlights the role of hilah as a fiqh strategy to avoid the element of riba and ensure the halalness of transactions. The results of the analysis confirm that the al-hilah method is used as an adaptive legal solution to design Islamic financial products, where the DSN-MUI fatwa serves as a guideline to ensure sharia compliance as well as financial innovation that meets the needs of the modern market. This study provides an alternative and contribution in understanding how the hilah method plays a role as a legitimate financial engineering mechanism in the context of contemporary sharia economics.
Hilah method, KIK EBA Syariah, legal device
Fenomena Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bugis Bone (Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif)
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai fenomena perkawinan paksa dalam masyarakat bugis, faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa dan dampak yang ditimbulkan dari praktik kawin paksa serta bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum Positif mengenai fenomena perkawinan paksa dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Bone.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait serta mengkaji beberapa infomasi dari studi pustaka yang mendukung teori dan penelitian ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, istilah kawin paksa secara tekstual tidak ditemukan dalam al-Qur‟an dan hadis begitupun dalam literatur- literatur fikih, akan tetapi dalam konsep perwalian mengenal istilah hak ijbar dan wali mujbir yang kemudian memunculkan paham mengenai perkawinan paksa. Kedua, di dalam ketentuan hukum perkawinan mengenal adanya asas persetujuan dari kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Ketiga, di dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Bone masih terdapat perkawinan yang berdasarkan pada paksaan orang tua. Hal ini didasarkan pada konsep asiajingeng (kekerabatan) dalam pemilihan jodoh, kesetaraan dan status sosial.
Kawin Paksa, Masyarakat Bugis, Hak Ijbar
Perlindungan Hukum Layanan Berlangganan Membership Weverse dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata
Penelitian ini bertujuan mengkaji persoalan hukum dalam layanan berlangganan membership Weverse terkait keabsahan akad dan perlindungan hukum bagi pengguna. Fokus penelitian diarahkan pada penggunaan click-wrap agreement dalam sistem berlangganan digital yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan manfaat dan ketidakseimbangan para pihak. Kajian ini dilakukan dalam perspektif fiqh muamalah dan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan, literatur hukum, fatwa DSN-MUI, serta dokumen terkait membership Weverse. Analisis dilakukan dengan menelaah konsep akad dan ketentuan perjanjian elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membership Weverse dapat dikategorikan sebagai akad ijarah atas manfaat digital. Namun, masih terdapat potensi gharar akibat ketidakjelasan manfaat bagi konsumen. Secara hukum perdata, perjanjian elektronik tersebut sah, tetapi memerlukan peningkatan transparansi dan perlindungan konsumen.
Konsep Akad, Membership Weverse, Perlindungan Hukum.
Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan strategi mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap. Fokus penelitian pada efektivitas penerapan mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Latar belakang penelitian ini muncul dari meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cilacap yang membutuhkan peran mediator dalam menciptakan perdamaian dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator, observasi langsung dalam mencermati proses mediasi, serta dokumentasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator di Pengadilan Agama Cilacap telah berjalan sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, namun efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, emosional, dan tingkat partisipasi para pihak. Strategi mediasi mengedepankan komunikasi dua arah, pendekatan agama, dan fleksibilitas metode menyesuaikan para pihak terbukti efektif dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk menambahkan mediator non hakim agar mediasi tidak bergantung kepada mediator hakim, peningkatan pelatihan mediator serta kepada suami istri agar memiliki itikad baik dalam memperbaiki hubungan rumah tangganya sehingga dapat menekan angka perceraian.
Dukungan partai politik terhadap calon tunggal perempuan pada pilkada bupati dan wakil bupati Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat Tahun 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan partai politik terhadap calon tunggal perempuan pada pilkada bupati dan wakil bupati Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat Tahun 2024, salah satu ciri-ciri dari negara demokrasi adalah adanya partisapasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 terjadi fenomena dimana hanya terdapat satu pasangan calon perempuan, hal ini merupakan kejadian pertama dalam pesta demokrasi di Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan fenomena paslon tunggal perempuan pada pemilihan Kabupaten Dharmasraya tidaklah mengurangi nilai dan eksistensi dari demokrasi, hal ini terlihat dari adanya pilihan dimana masyarakat dapat memilih pasangan tunggal tersebut atau memilih kotak kosong jika tidak tertarik dengan paslon tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan field Reaserch (penelitian lapangan) yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Data yang didapatkan dari sumber-sumber dengan cara interview (wawancara), pengamatan langsung terhadap objek serta mengamati berita dan fenomena yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas partai politik mendukung pencalonan Annisa-Leli pada pemilihan Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, dimana seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD memberikan dukungannya Kepada paslon Annisa-Leli. Dukungan Partai Politik terhadap calon tunggal perempuan dilakukan dalam bentuk; memberikan dukungan secara penuh dengan mengkampanyekan dan mempromosikan paslon; menyediakan sumber daya yang dibutuhkan paslon seperti dana, tenaga ahli dan jaringan politik; memanfaatkan jaringan politika untuk memobilisasi dukungan dan membangun koalisi dengan partai lain; membantu mengorganisir kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap paslon dan membantu mengawasi proses pilkada dan memastikan proses tersebut berjalan dengan adil dan transparan. Sementara strategi partai politik untuk pemenangan paslon tterdiri dari strategi internal dan strategi eksternal yaitu dimulai dengan pembentukan tim pemenangan dan posko pemenangan, penguatan citra dan figur pasangan calon, memberikan pendidikan politik kepada pemilih, melakukan kampanye politik dan pemanfaatan jejaring sosial.
Pemilukada, Demokrasi, Kabupaten Dharmasraya
Transparansi Biaya Mu’nah Pada Layanan Cicilan Kendaraan Di Pegadaian Syariah
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana transparansi biaya mu'nah dan penerapan mekanisme akad dalam layanan cicilan kendaraan pada produk pembiayaan amanah di pegadaian syariah. latar belakang kajian ini berpijak pada pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan kendaraan guna menghindari praktik riba dan ketidakpastian (Gharar). Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegadaian syariah senantiasa berinovasi dalam meningkatkan transparansi dan kualitas layanan pembiayaan, khususnya melalui produk amanah yang memadukan dua akad, yaitu akad murabahah sebagai akad utama dan rahn tasjily sebagai akad jaminan berupa penahanan BPKB tanpa pengalihan kendaraan fisik. pemisahan yang jelas antara kedua akad ini dilakukan untuk menghindari praktik tadlis al-uqud, sehingga tetap sejalan dengan prinsip multi akad yang diperbolehkan dalam syariah.
PENGATURAN SANKSI TINDAK PIDANA PENYIARAN DAN PENYEBARLUASAN BERITA BOHONG DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Berangkat dari permasalahan itu, penelitian ini disusun guna menjelaskan dan membedakan UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berisi sanksi-sanksi penjara maupun denda bagi pelaku pidana yang melakukan kejahatan tindak pidana penyebarluasan dan penyiaran berita bohong. Demikian tertulis pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menjelaskan sanksi pidana maupun penjara bagi pelanggarnya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan literatur (Literature Approach). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menekankan pemahaman makna, pengalaman, nilai, atau konsep yang ada di balik suatu fenomena, bukan pada angka atau statistik. Pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini, sanksi pada tindak pidana pada penyiaran atau penyebarluasan berita bohong yang ada dalam pasal tersebut berupa pidana penjara (maksimal 6 tahun) dan/atau denda per kategori, dengan bermaksud untuk membuat pelaku penyebaran berita bohong ini jera akan perbuatannya, serta merta mencegah agar tindak pidana tersebut dapat diatasi secara bertahap di era digital ini. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, Indonesia tidak dapat menerapkan hukum-hukum yang ada pada hukum pidana Islam karena dianggap tidak sesuai dengan masyarakatnya dan beberapa faktor lainnya.
Syarat-Syarat Kepala Negara Menurut Pasal 169 Huruf D Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah pada Pemilihan Presiden Tahun 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi ketentuan mengenai persyarakat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam konreks Pemilihan Presiden Tahun 2024, serta mengkaji relevansinya dengan perspektif Fiqh Siyasah. Sebagai figur yang akan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, calon presiden dan wakil presiden seharusnya memiliki integritas moral dan kapasitas kepemimpinan yang tinggi. Namun, dalam proses kontestasi politik, tidak jarang muncul berbagai catatan negatif dari sejumlah kandidat yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap potensi dampak negatif apabila mereka terpilih. Hal tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk menilai kembali kelayakan para calon dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, implementasi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa calon tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara serta tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi dan kejahatan berat lainnya masih menghadapi kendala dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 2024. Kendala tersebut mencerminkan masih lemahnya daya ikat norma hukum dalam sistem hukum nasional dalam menyaring calon secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sensitivitas gender nusyuz dalam memediasi perkara perceraian akibat nusyuz
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait sensitivitas gender mediator sebagai penengah dalam membantu mendamaikan permasalahan perceraian akibat Nusyuz . Serta untuk mengetahui terkait bagaimana peran mediator dalam menegakkan keadilan gender pada kasus perceraian akibat Nusyuz . Skripsi ini menggunakan metode penelitian studi lapangan ( Field Reserch ) dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif di mana data diperoleh secara langsung melalui wawancara mediator Pengadilan Agama Bekasi. Serta sumber data sekunder yang digunakan buku, buku teks, jurnal, makalah akademik penelitian terdahulu, maupun internet sebagai acuan untuk menganalisis mediator sensitif gender dalam memediasi perceraian akibat Nusyuz . Dari hasil penelitian ini menunjukkan mediator-mediator di Pengadilan Agama Bekasi yang berperan membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah perceraian sudah cukup baik memiliki sensitif gender dan dari segi pemahaman gender juga sudah baik. Berdasarkan alasan -alasan mediator dalam membantu mediasi tentang hak asuh anak apabila seorang ibu berbuat Nusyuz dalam pendapatnya bahwa hak asuh anak masih terdapat pada ibunya selagi masih bisa bertanggung jawab dan tidak menelantarkannya. Dalam hal ini Mediator di Pengadilan Agama Bekasi telah mengupayakan serta mengusahakan semaksimal mungkin untuk memenuhi unsur keadilan gender dalam menangani masalah Nusyuz baik laki-laki maupun perempuan. Mediator tidak melihat gender, tetapi mencoba memahami permasalahan terkait yang ada.
IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA BEKASI PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS HUKUM
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam hal pemenuhan hak-hak istri yakni nafkah iddah dan mut’ah pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Metode yang diterapkan pada penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, sumber data primer dan sekunder pada penelitian ini didapat dengan menggunakan teknik studi pustaka, observasi. wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan teknik pengolahan data empiris-kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bekasi telah diterapakan dengan baik sesuai tujuan hukum Gustav Radbruch, yakni sejak awal pendaftaran perkara, persidangan, hingga putusan. 2) SEMA No. 2 Tahun 2019 belum sepenuhnya berjalan efektif di Pengadilan Agama Bekasi, struktur dan substansi hukum telah terlaksana dengan baik, namun masih ada hambatan dalam budaya hukum, sebab istri tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah pasca cerai gugat dan istri yang hanya menginginkan perceraian saja.
Akses Penyandang Disabilitas terhadap Layanan KUA di Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan
Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi hak dan kendala aksesibilitas layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak bagi penyandang disabilitas, selaras dengan mandat pemenuhan hak layanan publik yang setara bagi disabilitas, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan hukum empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen pada layanan pendaftaran nikah, bimbingan perkawinan, dan haji. Temuan utama menunjukkan KUA telah berupaya memberi layanan setara, namun aksesibilitas masih terbatas. Kendala signifikan meliputi: aplikasi pendaftaran (SIMKAH) belum ramah disabilitas netra, ketiadaan materi bimbingan perkawinan format braille/audio, serta layanan haji yang masih mensyaratkan pendampingan keluarga. Kendala lain mencakup keterbatasan fasilitas fisik dan minimnya pelatihan inklusif pegawai. Dapat disimpulakan bahwa hak penyandang disabilitas belum terpenuhi optimal, membatasi partisipasi mandiri. Implikasinya, KUA dan Kementerian Agama perlu meningkatkan fasilitas inklusif, membuat kebijakan, dan mengalokasikan anggaran khusus guna menjamin akses layanan publik yang setara dan mandiri.
Izin Pertambangan kepada Badan Usaha Ormas Keagamaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024: Perspektif Siyasah Dusturiyah
Abstrak: Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 yang memberikan izin pengelolaan pertambangan kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai urgensi, kewenangan, dan implikasi dari kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka serta wawancara terhadap sumber yang relevan, yang dianalisis melalui pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan peluang kepada organisasi keagamaan untuk berperan aktif dalam sektor pertambangan, dengan cakupan wewenang eksplorasi, eksploitasi, hingga pemasaran hasil tambang. Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini dibolehkan sepanjang ditujukan untuk kemaslahatan umat dan dikelola secara transparan serta akuntabel. Kaidah fiqh tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah menjadi dasar bahwa setiap kebijakan negara harus berpijak pada kemanfaatan publik. Oleh karena itu, regulasi ini dapat dibenarkan secara syariat dengan catatan perlu adanya pengawasan ketat terhadap pengimplementasinya demi mencegah penyalahgunaan wewenang.
Joint Custody System sebagai Bentuk Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Penelitian ini membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hak asuh anak. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan hakim khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris menggunakan data primer yang diperoleh dari dua sumber utama, yaitu studi terhadap peraturan perundang-undang yang relevan dan hasil wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Join Custody dipandang sebagai solusi efektif untuk mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian. Baik dalam fiqh maupun perundang-undangan di Indonesia, Joint Custody sudah ada cakupan bahasan nya meski dengan ketentuan yang tidak sepenuhnya sama. Ini membuka peluang adaptasi hukum keluarga yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer demi perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam praktiknya menghadapi keterbatasan dalam aspek psikologis anak sehingga melibatkan asesmen psikologi untuk menetapkan kepentingan terbaik bagi anak.
PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS (ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM)
Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan merupakan ikatan maupun perjanjian yang hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejatinya perkawinan itu dilaksanakan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, akan tetapi pada kasus di dalam putusan ini terdapat penyimpangan, yaitu terjadinya pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki yang mana hal tersebut telah menodai norma agama yang dianut oleh kedua pasangan yaitu islam. Dengan terjadinya perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan, Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan suami isteri sesudah akad nikah yang terdapat kekurangan persyaratan atau pelanggaran ketentuan perkawinan yang telah terlanjur dijalankan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 22 menyatakan : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Kata “dapat” dalam pasal ini berarti batal atau tidak bisa batal menurut ketentuan hukum agama masing-masing. Sesuai dengan wewenangnya dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jaksa memiliki wewenang sebagai salah satu pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan, atas dasar itu Jaksa dalam memberikan permohonan pembatalan perkawinan pada pengadilan Agama setempat.
Perkawinan; Pembatalan Perkawinan; Perkawinan Sesama Jenis; Pengadilan Agama
POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH
Legitimasi grasi dalam hadis hudud menekankan integritas hukum demi keadilan publik, sementara kasus Merri Utami menunjukkan grasi sebagai hak prerogatif Presiden yang mempertimbangkan kemanusiaan dan kemaslahatan. Legitimasi grasi dalam perspektif siyasah syar'iyyah mencerminkan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan sesuai prinsip keadilan syariat. Pemberian Grasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 bertujuan mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan rehabilitasi. Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, kebijakan ini penuh tantangan dan membutuhkan pertimbangan matang untuk menjaga keseimbangan antara nilai kemanusiaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemberian grasi dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, tujuan dan dampak Pemberian Grasi terhadap terpidana Narkotika, serta Politik Hukum Pemberian Grasi oleh Presiden dalam kasus Narkotika. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Grasi sebagai Hak Prerogatif yang diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945, harus dikelola dengan kehati-hatian untuk mendukung pemberantasan Narkotika yang tegas. Pemberian Grasi menujukkan penggunaan wewenang Presiden untuk mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan kepastian hukum.
Politik Hukum; Grasi; Narkoba; Siyasah Syar'iyyah
Penegakan Hukum Melalui Digital Forensik Terhadap Penyalahgunaan AI (Kecerdasan Buatan) dalam Tindak Pidana Pemalsuan Data
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap penyalahgunaan AI serta menawarkan solusi konkret dalam upaya pencegahan tindak kejahatan siber di masa mendatang. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum di Polda Metro Jaya yang menangani kasus pemalsuan data berbasis AI. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur hukum, artikel ilmiah, dan hasil wawancara mendalam dengan penyidik kepolisian. Dalam konteks ini, digital forensik memiliki peran krusial sebagai alat pembuktian dan analisis teknis dalam mengungkap kejahatan siber yang melibatkan AI. Melalui investigasi forensik digital, aparat hukum dapat menelusuri jejak digital, mengidentifikasi proses manipulasi data, serta mengautentikasi keaslian video verifikasi wajah yang digunakan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia, seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, belum secara eksplisit mengatur penyalahgunaan AI dalam tindak pidana pemalsuan data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan optimalisasi digital forensik dalam proses penyelidikan dan pembuktian agar penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis AI dapat terlaksana seiring perkembangan teknologi digital.