(untitled) (Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab, 2024)
Abstrak Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan sanksi pidana bagi orang yang melakukan penyebaran berita bohong dan melakukan turut serta terhadap penyebaran berita bohong dalam putusan No. 225/Pid.sus/2021/Pn jkt.tim. Di dunia yang serba digital penyebaran informasi di media massa kian semakin mudah, hal ini kerap menimbulkan masalah berupa penyebaran berita bohong yang marak di lakukan di media massa, termasuk yang berkaitan dengan pandemi Covid 19 yang sedang melanda Indonesia, dalam hal ini ditemukan dua permasalahan, pertama, bagaimana majelis hakim menafsirkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 terhadap putusan hukuman kepada Habib Riziq Shihab. Kedua, bagaimana formulasi penyiaran berita bohong sebagai tindak pidana perspektif hukum positif dan hukum Islam. Untuk memecahkan persoalan tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu secara yuridis normatif, jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa: pertama, majelis hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik di dalam menggunakan pasal 14 ayat 1 tahun 1946. Seharusnya hakim mendefinisikan keonaran harus memperhatikan kondisi masyarakat saat ini, tidak harus diidentikkan dengan kerusuhan atau penjarahan. Pertimbangan hakim perbuatan pidana menyiarkan kabar bohong oleh Habib Riziq Shihab hanya terjadi di media massa, perbuatan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, fisik, atau kerugian harta benda terhadap pihak-pihak lain. Kedua, sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong atau hoax dalam hukum pidana Islam adalah ta’zir.