Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab
Program Studi Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah jakarta
Status Haram Alkohol: Perbandingan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018
Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa sesungguhnya yang melatarbelakangi terjadinya perubahan fatwa MUI tentang alkohol. Objek penelitian ini adalah Fatwa MUI NO.4 Tahun 2003 dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data yang sudah tersedia namun akan diperjelas lagi di dalam tulisan ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah Hasil dari peneltian ini adalah dasar dan latar belakang terjadinya perubah penetapan minimal alkohol 0,5% dalam fatwa MUI no.10 tahun 2018 adalah hasil penelitian dan riset di laboratorium yang dilakukan oleh LPPOM MUI bersama dengan pengurus Komisi Fatwa MUI sesuai dengan setting yang tergambar dalam hadis Nabi SAW tentang rendaman kismis (infus water) setelah berusia tiga hari. kemudian ditetapkan pada fatwa MUI no. 10 tahun 2018 kadar maksimal alkohol adalah 0,5%.
Copyright (c) 2025 Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Izin Poligami Karena Calon Istri Sudah Hamil (Studi Putusan Perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.kdi dan 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan permohonan izin poligami dengan alasan calon istri sudah hamil menurut peraturan perundangan-undangan, serta mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan para hakim dalam memutus perkara. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan case approach. Sumber data yang digunakan berupa salinan putusan perkara, peraturan perundang- undangan, serta literarur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan calon istri sudah hamil tidak tertulis secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pengadilan sebagai instansi yang memberikan keadilan tidak boleh menolak perkara ini dengan alasan tidak ditemukannya aturan tersebut. Pengadilan harus tetap memeriksa perkara tersebut dengan mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, sehingga keadilan dapat dirasakan bagi semua pihak terutama pihak yang bersangkutan. Pada putusan perkara nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi hakim mengabulkan dengan melihat bahwa perkara tersebut telah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif serta tidak bertentangan dengan qaidah fiqhiyah. Adapun pada putusan perkara nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara tersebut adalah tidak terpenuhinya tujuan perkawinan, karena pemohon meminta izin poligami hanya untuk kejelasan status anaknya saja sedangkan istri keduanya akan diceraikan apabila anak dalam kandungannya telah lahir.
Multi Akad dalam Jual Beli: Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah
Abstract The difference in opinion of Ibn Hazm who represents the Zhahiriy school of thought and Ibn Taimiyyah who represents the opinion of the jumhur fuqaha' regarding the law of multiple contracts in Maliyyah muamalah transactions as part of the development of the concept of buying and selling (al-bay') needs to be studied more deeply because it creates difficulties in its application in new developments in transactions. modern ones, most of which apply several contracts simultaneously in one transaction. Combining contracts which is termed multi-contract is very necessary in developing transactions as a form of asset development in Islam, especially with the emergence of sharia banking products which cannot avoid the use of multi-contract. Research on differences of opinion will determine the strongest opinion based on muqaranah fiqh analysis. The results of the research that the author conducted, based on research findings, the author supports Ibnu Taimiyyah's opinion, because the basis of the arguments used is stronger and there are more problems in developing assets in mu'amalah maliyah transactions, especially the application of multi-contracts in sharia banking products. Keywords: Ibn Hazm, Ibnu Taimiyyah, multiple contracts in buying and selling.
Copyright (c) 2024 Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab
Ayah Angkat sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/Pajt)
Penelitian ini untuk mengetahui wali nikah ayah angkat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1097/Pdt.G/2023. Dalam hal ini, merupakan topik yang cukup menarik untuk dikulas. Mengingat bahwa salah satu sahnya suatu pernikahan ialah adanya wali nikah dalam pelaksanaan tersebut. Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini penelitian yang dibuat bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, Karena dalam putusan tersebut sangat bertentangan dengan hukum islam, khususnya mengenai Peraturan Perundang-Undangan Hukum Perkawinan di Indonesia itu sendiri. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan melakukan analisis terhadap rujukan buku-buku dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan masalah ini. Jenis data yang diteliti ini ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PAJT dan data sekunder diambil dari Kitab Al Islam Wa Adillahtuh, karya dari Wahbah Az Zuhaily. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menimbang dengan ini wali nikah yang diwakilkan oleh ayah angkat tidak memiliki syarat untuk melakukan perkawinan, dan apabila pernikahan tersebut sudah terjadi maka, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan di mata hukum, dan dapat di lakukan pembatalan perkawinan. Majelis hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 174 HIR.
Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (Studi Kasus Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)
Abstrak Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan sanksi pidana bagi orang yang melakukan penyebaran berita bohong dan melakukan turut serta terhadap penyebaran berita bohong dalam putusan No. 225/Pid.sus/2021/Pn jkt.tim. Di dunia yang serba digital penyebaran informasi di media massa kian semakin mudah, hal ini kerap menimbulkan masalah berupa penyebaran berita bohong yang marak di lakukan di media massa, termasuk yang berkaitan dengan pandemi Covid 19 yang sedang melanda Indonesia, dalam hal ini ditemukan dua permasalahan, pertama, bagaimana majelis hakim menafsirkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 terhadap putusan hukuman kepada Habib Riziq Shihab. Kedua, bagaimana formulasi penyiaran berita bohong sebagai tindak pidana perspektif hukum positif dan hukum Islam. Untuk memecahkan persoalan tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu secara yuridis normatif, jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa: pertama, majelis hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik di dalam menggunakan pasal 14 ayat 1 tahun 1946. Seharusnya hakim mendefinisikan keonaran harus memperhatikan kondisi masyarakat saat ini, tidak harus diidentikkan dengan kerusuhan atau penjarahan. Pertimbangan hakim perbuatan pidana menyiarkan kabar bohong oleh Habib Riziq Shihab hanya terjadi di media massa, perbuatan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, fisik, atau kerugian harta benda terhadap pihak-pihak lain. Kedua, sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong atau hoax dalam hukum pidana Islam adalah ta’zir.
The Law Relating to Disclosure Documents in Franchising
The franchises have a great impact on the world economy, based on FranData in 2015 research franchising accumulates a turnover of 1.6 billion US dollars, representing 2.3% of world GDP, has 2.2 million companies involved and employs nineteen million people. Disclosure documents in franchising are very important, the first step to start franchise business is to provide disclosure documents to the prospective franchisee by the franchisor. How disclosure documents are regulated in different jurisdictions (common law system and civil law system), what are the information that should be included in disclosure document and the consequence of failure or no compliance with the requirement of disclosure and how this information protect the interest of franchisees. The main objective of this paper is to discuss/analysis the law relating to disclosure documents in franchising and which information should be in the disclosure documents. Also, to discuss how the providing of disclosure documents protects the interest of the franchisees and the consequence of failure or no compliance with the requirement of disclosure by the franchisors. In this paper, a doctrinal legal method complimented with comparative law research was used. The armchair library approach was employed for the collection of the primary legal materials (France Commercial Code Fold Regulatory part Articles R121-1 to R958-2, Malaysian Franchise Act 1998; Tunisia Decree No 2010-1501, June 21, 2010; Australia Franchise Code of Conduct 1998; South Africa Consumer Protection Act, 2008 (Act NO. 68 OF 2008) Regulations; and US Federal Trade Commission Franchise Rule, 2008). For this purpose, the Sultanah Bahiyah Library was used. The secondary data include textbooks, articles, academic journal, newspaper, dictionaries, and information on the internet, government publications, thesis, online database and guidelines which are relevant to the area. The paper adopts the exploratory analysis and comparative method. The findings show that the content of disclosure documents and timing of disclosure are very important elements to protect the interest of franchisees. The results shown also that the imposed penalties in the case of a failure to comply with disclosure requirements aims to prevent the franchisor from the breach of the disclosure requirement. TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW <!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> <a-- id="FacebookLink" title="Share on Facebook"> </a--> Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back
Copyright (c) 2024 Comparative Law Review
Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Abstract This study aims to examine the issue of verbal defamation. The research questions addressed in this study are: how is defamation viewed under positive law, how is it treated under Islamic criminal law, and how do positive law and Islamic criminal law compare in terms of defamation norms? The results of the study indicate that under positive law, defamation through verbal insult is punishable as outlined in Article 310, paragraph (1), which imposes a penalty of imprisonment for a maximum of nine months or a fine of up to four thousand five hundred rupiahs. In contrast, under Islamic criminal law, the offense is subject to *ta'zir* punishment. This *ta'zir* sanction introduces a degree of legal uncertainty. Keywords: Defamation, Positive Law, Islamic Law.
Akurasi Arah Kiblat Masjid di Wilayah Kecamatan Ciputat Timur dengan Aplikasi Qibla Finder
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan aplikasi Qibla Finder dalam mengukur arah kiblat dan menganalisis tingkat akurasi arah kiblat masjid di Kecamatan Ciputat Timur dengan menggunakan aplikasi Qibla Finder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara langsung ke objek penelitian yaitu masjid-masjid di Kecamatan Ciputat Timur. Adapun pendekatan penelitiannya adalah pendekatan ilmu astronomi yang digunakan untuk menganalisis keakuratan arah kiblat masjid di Kecamatan Ciputat Timur dengan menggunakan aplikasi Qibla Finder. Sumber data penelitian ini adalah data arah kiblat masjid yang diambil dari aplikasi Qibla Finder, hasil wawancara dan hasil observasi langsung di masjid-masjid yang dijadikan sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan aplikasi Qibla Finder untuk menentukan arah kiblat tersedia dalam dua versi, yaitu versi desktop dan versi smartphone. Untuk versi desktop, masukkan lokasi yang ingin diukur arah kiblatnya kemudian ubah tampilan satelit menjadi tampilan peta. Untuk versi smartphone, cukup arahkan smartphone sesuai dengan aplikasi. Untuk menghitung deviasi arah kiblat masjid dapat dilakukan dengan mencetak foto satelit dan ukur menggunakan busur derajat. Mayoritas arah kiblat masjid di wilayah kecamatan Ciputat Timur tidak akurat, dari 18 sampel masjid hanya terdapat 2 masjid (11%) yang akurat. 16 masjid sisanya tidak akurat. Hasil survei dan wawancara menunjukkan bahwa dari 15 masjid yang tidak akurat, 6 masjid telah dilakukan pembaharuan arah kiblat, 3 masjid pernah dilakukan perubahan, namun diubah kembali ke arah kiblat sebelumnya. Dan 6 masjid lainnya tidak melakukan perubahan arah kiblat.
Hewan Kurban Rekayasa Genetika Domba Dolly dalam Fatwa MUI
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep dari rekayasa genetika pada hewan domba Dolly dari perspektif fikih, dengan mengkaji fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan semakin berkembangnya Ilmu Bioteknologi, terlebih dalam teknik kloning yang belakangan ini menggemparkan dunia dengan lahirnya domba Dolly tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas daging dan menjaga dari kepunahan bagi hewan langka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan kajian kepustakaan dari berbagai artikel, buku jurnal dan berita yang dipandang berkaitan dengan obyek penelitian. Dengan metode analisis terhadap komparatif, menganalisis dari pendapat ulama mazhab disertai dengan hukum positif mengenai kloning hewan tersebut dalam konsep rekayasa genetika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep rekayasa genetika pada teknik kloning baik dilakukan terhadap setiap organisme terkhusus pada hewan yang dengan tujuan kepentingan umat manusia dan tidak menggunakan gen atau bagian lain dari manusia. Pertama, diperbolehkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam fatwa MUI No 35 Tahun 2013. Kedua, Kurban dengan hasil hewan rekayasa genetika domba Dolly diperbolehkan dalam hukum Islam dan di dukung dengan PP Republik Indonesia No 21 Tahun 2005 dengan syarat bahwa tujuannya adalah kepentingan umat manusia, tidak membahayakan yang dapat mengancam kesehatan manusia, apabila didapati hal yang mengancam kesehatan manusia maupun lingkungan maka tidak dibolehkan.
Akomodasi Norma Agama Islam Dalam Kode Etik Jurnalistik
This study aims to describe the dynamics of the development of press freedom policies in Indonesia, until the issuance of Law Number 40 of 1999 concerning the Press which became the legal basis for press freedom in Indonesia. Indonesia. In practice, the freedom of the press that applies in Indonesia is not absolute freedom. But this freedom of the press must be supported by responsibility and ethics to create an ideal world of the press. To form an ideal press, journalists must put forward a journalism code of ethics as the basis of ethics and uphold the norms that apply in society so as not to harm other parties. although there are ethical restrictions on press freedom, these restrictions do not curb press freedom but are created as a means to respect everyone's freedom and aim for the common good, this is in line with the concept of Islamic religious norms to achieve maqasid sharia, namely the goal of establishing law for the benefit of maintaining rights -Rights are human needs. The results of the research show that press freedom in Indonesia is not liberal. However, freedom of the press must be guided by press regulations as stated in the press law and journalistic code of ethics which also accommodate the values contained in Islamic religious norms contained in the Al-Quran and Sunnah.
Isbat Nikah Bawah Tangan Pada Masyarakat Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara
Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, mengajukan isbat nikah dan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan, serta dampaknya dalam kehidupan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan teknik deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang mengajukan isbat nikah, sementara data sekunder berasal dari literatur, regulasi, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri terjadi karena kondisi ekonomi, usia, dan tingkat pendidikan. Adapun alasan utama permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti legalitas, pengesahan status anak agar bisa mendapatkan akta kelahiran, serta untuk mempermudah akses terhadap layanan publik. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam membuka akses pencatatan nikah yang mudah dijangkau oleh masyarakat kepulauan dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga.
Copyright (c) 2025 Muqarin Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Sagaranten Kabupaten Sukabumi Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan
Studi ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pelaku pernikahan di bawah umur untuk mendapat pengakuan negara dan pandangan tokoh agama serta KUA terhadap pernikahan di bawah umur pada masyarakat Sagaranten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Library Research) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber datanya berupa data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sagaranten terjadi disebabkan oleh rendahnya pendidikan, pengaruh budaya dan lingkungan, mencegah pergaulan bebas, keyakinan agama lebih kuat, ekonomi rendah, jauh dari orang tua, kemauan sendiri dan akibat dari pergaulan bebas. 2) Upaya yang dilakukan pelaku pernikahan di bawah umur untuk mendapatkan pengakuan negara adalah dengan menikah secara agama terlebih dahulu lalu mendaftar di KUA sebagai pernikahan baru, dan mengubah data kelahiran. 3) Para tokoh agama memandang pernikahan di bawah umur bukan sebagai pelanggaran, karena Islam hanya mengatur tentang hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menikah. Sementara pihak KUA memandang pernikahan di bawah umur harus dihindari, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Copyright (c) 2025 Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Sengketa Pusako Tinggi dalam Ketentuan Adat Minangkabau dan Tinjauan Hukum Islam
Studi ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus ini dari segi hukum Adat dan hukum Islam serta untuk mengetahui adanya pergeseran pembagian Pusako Tinggi ke arah faraid. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penyajian penelitian adalah metode deskriptif analisis. Pendekatan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian bahan pustaka. Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2874/K/Pdt/2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Adat Minangkabau, yang menggunakan sistem Matrilineal, kedudukan anak perempuan lebih tinggi, sehingga ketika menikah maka suami akan mengikuti keluarga istrinya. Posisi perempuan di dalam sistem Matrilineal ini memiliki banyak keutamaan dalam peran hingga hak dalam pembagian warisan. Namun dalam kasus ini ditemukannya harta pusaka tinggi yang dibagi berdasarkan faraidh. Sedangkan dalam hukum adat, pusaka tinggi ini tidak boleh dibagikan secara sepihak melainkan per kelompok.
Talak di Luar Pengadilan Agama: Perbandingan Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Bahstu Al-Masail
Penelitian ini membahas perbandingan keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu al-Masail tentang talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan teknik dokumentasi sebagai sumber pengumpulan data. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif terhadap keputusan-keputusan lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan: (1) Ijtima Ulama MUI menyatakan talak di luar pengadilan sah, namun harus dilaporkan ke pengadilan; (2) Majelis Tarjih berpendapat bahwa talak di luar pengadilan tidak sah; dan (3) Bahthu al-Masail menyatakan jika suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan, maka talak yang dijatuhkan di hadapan hakim dihitung sebagai talak pertama dan masa iddah dimulai sejak saat itu. Ketiganya, pada prinsipnya, merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perceraian harus diputus oleh pengadilan, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pasca-cerai.
STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN DĀR AL-IFTĀ AL-MIṢHIRIYYAH TENTANG VIRUS CORONA (COVID-19)
Pandemi virus corona (covid-19) yang melanda dunia telah berdampak terhadap semua aspek kehidupan, seperti, sosial, ekonomi serta keagamaan. Artikel ini merupakan upaya mengkomparasikan fatwa mengenai COVID-19 antara fatwa MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah. Penelitian ini menggunakan metodologi library research dengan analisis komparatif dalam membandingkan fatwa yang menjadi kajian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 tampak lebih fleksibel, Sementara pada Fatwa Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah Nomor: 4993,17 Maret 2020 lebih tegas dan berani untuk membatasi segala bentuk pelaksanaan ibadah secara menyeluruh.
KONSEP MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN FILOSOFI PENGAWASAN LEMBAGA ZAKAT: Perbandingan Regulasi Lembaga Zakat di Indonesia dan Kuwait
Penelitian ini mengungkapkan persamaan dan perbedaan pengawasan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia dan Kuwait, dengan konsep dasar maslahah mursalah yang dijadikan sebagai patokan untuk melihat sebab atau alasan persamaan dan perbedaannya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data library research dengan melakukan kajian peraturan perundang- undangan zakat negara Indonesia dan Kuwait, ditambah mengutip buku-buku hukum dan non hukum, kitab dan buku fikih dan ushul fikih, artikel jurnal, repositori skripsi dan tesis, serta website-website sebagai pengayaan, yang berhubungan dengan topik ini. Dengan melihat sebab-sebab dan kondisi masyarakat kedua negara, serta memperhatikan aspek maslahah mursalah, kemudian membandingankannya, maka penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa pengawasan LPZ di kedua kedua negara memiliki persamaan dan perbedaan dalam regulasi maupun praktiknya. Di Indonesia regulasi pengawasan amatlah rumit dalam peraturan perundang-undangan zakat, sedangkan pengawasan di Kuwait amatlah sederhana dengan aturan yang cukup singkat. Sedangkan keduanya memiliki aturan tertulis berbentuk peraturan perundang-undangan zakat, terdapat pengawasan internal maupun eksternal LPZ.
Batasan Penyakit Pada Hewan Kurban Di Tengah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Dalam Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 Menurut Pandangan Ulama Mazhab
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban Saat Wabah PMK serta untuk mengetahui pandangan ulama mazhab tentang batasan penyakit pada hewan kurban di tengah wabah PMK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analitis (analitycal approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan memahami secara mendalam masalah yang diteliti melalui pengumpulan informasi berupa data-data terkait Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa landasan hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan Fatwa Nomor 32 Tahun 2022 yaitu Al-Qur’an Surat al-Kautsar ayat 1-3, Surat al-Hajj ayat 34, 36, dan 37, serta hadits-hadits dan pendapat para ulama. Jumhur ulama berpendapat tidak sah berkurban dengan hewan yang penyakitnya ringan, sedang, dan berat. Akan tetapi Mazhab Maliki memberi keringanan bahwa boleh berkurban dengan hewan yang pincang/penyakitnya ringan. Dalam fatwa nomor 32 tahun 2022 MUI menyatakan sah hukumnya bila berkurban dengan hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis ringan dan tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis berat. MUI mengambil pendapat Mazhab Maliki yang membolehkan berkurban dengan hewan yang pincang/penyakitnya ringan. Mengenai Pelubangan pada telinga hewan dengan ear tag sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, Majelis Ulama Indonesia lebih cenderung mengambil pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki yang membolehkan berkurban dengan hewan yang memiliki kecacatan sedikit pada telinga. Kata Kunci: Kurban; Pandangan Ulama Mazhab; Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022
KERINGANAN PUASA BAGI PEKERJA BERAT PADA BULAN RAMADHAN (Studi Komparatif Syaikh Muhammad Hasan Hitou Dan Syaikh Shalih Bin Fauzan)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan Hukum Keringanan Puasa Ramadhan Bagi Pekerja Berat Dalam Pandangan Syaikh Muhammad Hasan Hitou dan Syaikh Shalih Bin Fauzan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Library Research) dengan pendekatan deskriptif komparatif. Sumber datanya berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa kitab syaikh yang diteliti dan bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fiqh para ulama. Adapun teknik pengumpulan data penulis gunakan pada penelitian adalah perpustakaan. Analisa data menggunakan metode analisis yang bersifat induktif dan data akan disajikan dengan menggunakan teknik dekriptif analisis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Yang menjadi uzur adanya keringanan bagi pekerja berat bukan dilihat pada jenis pekerjannya namun tergantung pada pertimbangan seberapa tingkat kondisi masyaqqah (kesulitan) dan kondisi darurah yang dialami seorang pekerja saat berpuasa. 2) Berdasarkan teori rukhsah dan masyaqqah dalam hukum Islam, maka seorang pekerja berat bisa mendapatkan keringanan dalam berpuasa demi tercapainya kemaslahatan manusia sebagai tujuan dari maqashid syari’ah khususnya hifz nafs. 3) Pendapat yang paling rajih adalah pendapat Syaikh Muhammad Hasan Hitou karena beberapa alasan diantaranya: a) Segi adillatu ahkam/ dalil madlul, b) Segi maqashid syari’ah, c) Segi kandungan hukum, d) Segi Kaidah Fiqhiyyah.
VAKSIN SINOVAC MENURUT MAQASHID SYARI’AH DAN FATWA MUI
Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia yang kemudian direspon oleh pemerintah dengan penanganan menggunakan vaksin menimbulkan kegundahan masyarakat terkait kehalalan vaksin tersebut. Penelitian ini membahas metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia(MUI) dan Maqashid Al-syari’ahnya. Hasil dari ijtihad tersebut adalah MUI memfatwakan akan kehalalan penyuntikan vaksin tersebut ke tubuh manusia. Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualiatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (Library Research). Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat
PERNIKAHAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai hukum pernikahan transgender, berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan beberapa pendapat para ulama. dan menjelaskan pandangan hukum positif terkait pernikahan transgender dengan merujuk kepada undang-undang perkawinan serta perbandingan antara hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi dokumen menggunakan metode pendekatan komparatif normatif dengan meneliti, mengkaji, serta perbandingan secara mendalam dari berbagai sumber data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan transgender dalam Islam dihukumi haram berdasarkan Al-Qur’an, As-sunnah, dan pendapat empat imam mazhab. Begitu juga hukum positif tidak diperbolehkan melakukan perkawinan transgender berdasarkan UU no.1 tahun 1974. kedua hukum tersebut sepakat bahwa pernikahan transgender tidak di perbolehkan karena menyalahi fitrah manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan.. Sedangkan hukum positif membolehkan melakukan pergantian kelamin dengan persetujuan pengadilan, dan mendapat surat persetujuan medis dengan melakukan pemeriksaan kejiwaan. transgender berhak mendapatkan hak hidup berdasarkan uu nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
Di era yang semakin modern dewasa ini, pemikiran manusia kian berkembang pesat. Baik dari segi teknologi, industri, lingkungan hidup, agama, dan sosial. Dari bidang humaniora, belakangan ini sempat viral di jagat media sosial sebuah pemikiran dan gerakan yang mengatakan bahwa menikah tidak harus mempunyai anak, memiliki anak atau tidak adalah hak pasangan tersebut, yang disebut dengan “childfree”. Hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, karena bertolak belakang dengan kultur, norma dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya , bagaimana pandangan hukum Islam tentang childfree? Bagaimana tujuan pernikahan dan konsep tanâsul dalam Islam? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang paham childfree dalam perspektif Tujuan Pernikahan dan Konsep Tanâsul (berketurunan).
ANALISIS FATWA MUI SULAWESI SELATAN TENTANG EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Oktober 2021 mengeluarkan fatwa tentang “Eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan hingga ruang publik.” Dalam fatwa tersebut menyatakan, “Haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta dan bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik.” Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya, bagaimana Istinbath hukum dalam menetapkan fatwa tersebut? Bagaimana dampak serta pengaruhnya terhadap masyarakat terkait fatwa tersebut? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana istinbath hukum serta dampaknya dari fatwa tersebut terhadap masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research). Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan MUI Sulawesi-Selatan dalam menetapkan hukum terkait Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik yaitu terdapat pada beberapa ayat dalam al-Qur’an, Hadits yang relevan, Kaidah Ushuliyyah, Kaidah Fiqhiyyah, pendapat Fukaha, pasal 34 UUD 1945, Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018, serta pendapat yang berkembang dalam sidang komisi fatwa secara Online pada tanggal 26 Oktober 2021 M. Adapun dampak dikeluarkannya fatwa tersebut dikalangan masyarakat dari segi positif ialah mampu menciptakan masyarakat yang tertib dan nyaman serta mencetak generasi yang tidak pemalas. Sedangkan dari segi negatifnya ialah melarang orang untuk bersedekah kepada pengemis.
KADAR MAHAR BERDASARKAN WASIAT PADA ADAT MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Islam sangat menghargai kedudukan perempuan dengan memberikan haknya. Salah satu hak seorang perempuan adalah memberikannya sebuah mahar dalam pernikahan, hal ini berdasarkan pada QS. An-Nissa ayat 24. Namun, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemberian mahar yang dilakukan oleh Cakung Bekasi, pasalnya masyarakat Bekasi menentukan kadar mahar yang harus diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita atas dasar wasiat. Bagaimanakah menurut perspektif Hukum Islam mengenai penetapan kadar mahar yang terjadi di masyarakat Betawi. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai pemberian calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berupa uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar atau dikenal dengan maskawin oleh masyarakat, termasuk masyarakat Betawi. Praktek penetapan kadar mahar yang terjadi di masyarakat Cakung ini berdasarkan atas dasar wasiat dari salah seorang tetua masyarakat Cakung Betawi kepada anak-anaknya untuk keturunan selanjutnya, wasiat berasal dari kata Bahasa Arab “al-Washiyah” yang artinya pesan, perintah, atau nasihat. Sedangkan menurut KUHP wasiat adalah pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Dengan melihat langsung kehidupan sosial masyarakat Betawi dan dengan informasi yang dari pihak bersangkutan bahwa yang terjadi pada masyarakat Betawi penetapan kadar mahar tersebut harus didasari dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya suatu mahar, karena melihat pada kemampuan adat setiap orang berbeda-beda, Islam juga tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Begitu juga dengan berlebih-lebihan dalam mahar, Islam tidak menyukai sesuatu yang berlebihan yang akan berujung pada menyulitkan seseorang. Maka dengan itu praktek penetapan kadar mahar yang terjadi pada masyarakat Betawi ini tidak menyalahi ajaran agama Islam.
PEMBELIAN HEWAN KURBAN ONLINE DENGAN KREDIVO PADA APLIKASI LAZADA MENURUT HUKUM ISLAM
Penelitian ini memfokuskan bahasan terkait kurban online dengan menggunakan fitur pembayaran kredit melalui kredivo 0-click pada marketplace Lazada. Kurban online dalam pandangan islam merupakan hal yang baru, sehingga diperlukan keterangan hukum mengenai kurban online tersebut, dan pada jual beli terdapat dua transaksi yakni secara kontan dan kredit, hal ini berkaitan terhadap jual beli online pada marketplace yang menyediakan pembayaran secara kredit, jika pembayaran secara kredit digunakan maka untuk pembayaran tersebut tidak akan terlepas dari bunga yang sudah ditentukan dalam bentuk persentase. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pandangan hukum islam terkait kurban online dengan melalui pembayaran secara kredit dengan menggunakan fitur pembayaran kredivo 0-clik pada marketplace Lazada. Mengingat dalam transaksi yang dilakukan secara kredit rawan dengan adanya penambahan jumlah harga atau riba didalamnya
PENERAPAN AKAD SYIRKAH DALAM PRAKTIK YOUTUBE MENURUT EMPAT MAZHAB FIKIH
Sekarang banyak orang yang memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menjadi Youtuber. Namun dalam prakteknya, banyak yang melakukan kecurangan seperti reupload, konten penuh kata kasar, kontennya bertentangan syariat, dan sebagainya. kerjasama Youtube Partner program dalam bentuk muamalah adalah Syirkah abdan. Ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan penerapan akad Syirkah abdan. Dalam praktik Youtube Partner program, Ijab qabul kerjasama ini dilakukan dalam bentuk isyarah dengan cara mengklik atau menyetujui kesepakatan yang diberikan Youtube Partner program saat ingin bergabung. Pembagian tugas dalam kerjasama ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang menguntungkan. Bagi hasil antara youtober dengan pihak Youtube yaitu 70:30, atau 80:20. Kesepakatan itu dibuat oleh pihak Youtube dan disetujui oleh Youtuber. Ma’qud alaih (jenis pekerjaan) adalah iklan suatu produk. Sistem kerjasama ini Youtuber bertugas mengiklankan produk perusahaan atau penyedia iklan perorangan. Kegiatan muamalah pada sistem Youtube partner program sama saja seperti jasa pemasaran iklan suatu produk. Jumhur ulama membolehkan berpartisipasi dalam Youtube Partner program. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum Syirkah abdan. Menurut Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah bahwa Syirkah abdan hukumnya boleh asalkan tidak melanggar syariat. Namun Malikiyah memberikan syarat bahwa pekerjaan akad ini harus sejenis dan tidak boleh berbeda. Sedangkan Syafi’iah dalam akad Syirkah mengharuskan adanya modal sehingga tidak membolehkan akad Syirkah abdan.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HEWAN YANG DIGUNAKAN UNTUK UJI COBA PRODUK KOSMETIK
Pada praktik animal testing dalam uji coba produk kosmetik: meliputi tes bahan kima yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan, kemudian diteliti untuk diketahui dampak suatu zat tersebut, tujuannya untuk menguji keamanan produk kosmetik dan memastikan bahwa kosmetik yang dihasilkan benar-benar aman bagi penggunanya. Tak jarang hewan uji coba mengalami kecacatan hingga akhirnya dibunuh setelah pengujian selesai. praktik animal testing menuai respon negatif dari masyarakat menurut mereka tindakan tersebut dinilai tidak manusiawi dan membuat hewan menderita, di samping itu hasilnya pun tidak efektif sepenuhnya dan di era teknologi modern saat ini terdapat metode alternatif lain selain menggunakan hewan. Kemudian, pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap tindakan animal testing seharusnya ditinggalkan dan beralih ke alternatif lain. Apabila memang belum tersedia metode lain dan terpaksa menggunakan hewan maka pengujian harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, komisi etik penelitian kesehatan (KEPK) dan Komisi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hewan (animal welfare), sebisa mungkin uji coba atau penelitian terhadap hewan diminimalisir penggunaannya. Hal ini bertujuan tidak lain untuk melindungi kehidupan hewan
ISU GENDER TERKAIT PERAN PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK (TELAAH PEMIKIRAN FIQH PERBANDINGAN PROF. DR. HJ. HUZAEMAH TAHIDO YANGGO, M.A.)
Penelitian ini akan membahas seputar gender, terlebih soal peranan perempuan yang dalam hal ini merupakan topik yang cukup aktual dan tidak ada habisnya. Semakin menarik jika pembahasannya seputar kesadaran akan ketidakadilan di antara kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang isunya biasa kita sebut dengan istilah ketidakadilan gender. Dengan adanya penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui lebih detail mengenai urgensitas teori fiqh perbandingan dalam menyikapi peranan perempuan dalam ruang publik, dan juga untuk mengetahui pandangan Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. mengenai diskursus gender, terlebih dalam implikasinya terhadap pemenuhan ruang pubik oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research dengan menelusuri dan menelaah beberapa literatur, baik dari kitab tafsir, hadits Nabi SAW, fiqh klasik maupun kontemporer, dan juga beberapa kajian literatur lainnya yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Melalui penelitian ini, menunjukkan bahwa teori fiqh perbandingan sangat memiliki urgensi yang cukup penting dalam penentuan sebuah hukum pada masa kontemporer saat ini. Dengan berbagai pandangan para ulama yang mengacu kepada nash Al-Qur’an maupun sumber hukum yang lain seringkali menghasilkan penafsiran yang kurang relevan terhadap realitas perkembangan zaman, sehingga terjadi sebuah ketimpangan hukum. Dengan hal tersebut perlu adanya pembacaan dan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur’an mengenai relasi gender dengan membandingkan segala realitas yang terjadi pada perkembangan zaman.
Studi Tokoh Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo
HAK IJBAR PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB
Ijbar merupakan masalah yang dipahami sebagian masyarakat Indonesia sebagai kawin paksa padahal hak ijbar memiliki arti yang bertolak belakang dari ikrah adapun tujuan dari ijbar merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan tanggung jawab dan dikenal dalam istilah fiqih Islam yang berkaitan dengan soal perkawinan. adapun wali memberikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap anak perempuannya itu adanya hak ijbar sendiri. Adanya hak ijbar tersendiri terhadap perempuan lebih lanjut itu dipisahkan, karena kerelaan atau persetujuan merupakan subjek hukum yang statusnya berbeda di kalangan ulama fiqih. penelitian yang digunakan menggunakan penelitian deskriptif sehingga dapat memberikan data yang seteliti mungkin sehingga dapat memaparkan tentang batasan usia berlakunya hak ijbar atas wanita dalam pernikahan ditinjau dari perspektif empat mazhab dan jumhur ulama yang memiliki relevansi terhadap masalah yang dibahas. Hak ijbar berlaku pada wanita yang syarat usia dan keadaan dirinya masih mendapat tanggung jawab terhadap walinya atau tidak oleh karena itu mengenai usia yang bisa dianggap cakap dalam hukum masih belum selesai diperdebatkan oleh ulama maupun pemerintah sehingga terjadinya keseragaman batasan usia dewasa yang mana seharusnya digunakan untuk saat ini.
Konsep Sadd Adz-Dzari’ah Terhadap Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menganalisa berdasarkan konsep sadd adz-dzari’ah tentang pemulasaraan jenazah muslim positif Covid-19 baik secara teori dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana’iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. MUI menetapkan bahwa pengurusan jenazah muslim (tajhiz al-jana’iz) yang terpapar Covid-19 terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syari’at. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan normatif yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode istinbath hukum melalui sadd adz-dzari’ah memiliki peran yang signifikan dalam penetapan fatwa MUI, terkhusus pada Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana’iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Hal ini bisa dilihat dalam konsideran menimbang dengan dicantumkannya qaidah fiqhiyyah yang konsepnya sejalan dengan sadd adz-dzari’ah
TINGKAT AKURASI ARAH KIBLAT MASJID DI WILAYAH KECAMATAN CIPUTAT TIMUR DENGAN APLIKASI QIBLA FINDER