Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara

Risye Julianti, Soefyanto Soefyanto, M Yasir

Abstract


The purpose of this research is to determine the legal implications of the National Land Agency's actions, which resulted in overlapping land ownership rights in North Jakarta. The research method used is Juridical Empirical, which involves analyzing narrative data in the form of statements and then conducting searches for regulations related to this research based on legislation. The results of this research are in the form of collecting and researching juridical data and physical data on land parcels which must be thoroughly investigated, especially regarding land history based on Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law. As for those who do not have a certificate, the information on land ownership must be accurate, and after that the data will be announced to the public at the Office of the National Land Agency for the North Jakarta City Administration, the location of the land in question to provide opportunities for interested parties.

Keywords: Overlap; Ownership of land rights; National Land Agency.

 


Keywords


Tumpang Tindih, Kepemilkan Hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional

Full Text:

PDF

References


Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit 2005

Ahmad Chomazah, Ali. Sertifikat dan Permasalahannya dan Seri Hukum

Ahmad Chomzah, Ali. Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah, Sertifikat Dan Permasalahanya, Jakarta: Pustaka Nasional 2003

Ali Ma’ruf, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sertifikat Ganda Dan Penyelesaianya (Studi Kasus Sertifikat Ganda Di KantorPertanahan Kabupaten Jepara), Universitas Negeri Semarang, 2011.

Bustomi, Abuyazid. Kepastian Hukum Atas Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan. Jurnal Academia Volume 5. No II Bulan Mei Tahun 2014.

Endeng, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang” Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h.124

Farizky, Havidz Faktor-Faktor Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat HakAtas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Sukoharjo, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Harsono, Boedi. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungan Dengan Tap MPR RI. IX/MPR/2001 Jakarta: Universitas Trisakti, 2002 Bukti Hak Kepemilikan, (Solusi Volume, no. 5 II mei 2014: 23-32

Indah Siahaan, Kartika. Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Akibat Dikeluarkanya Sertifikat Ganda Yang Mengandung Cacat Hukum Administrasi (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Sarjana Hukum, 2015.

Ismail, Ilyas. Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan, kanun jurnal imu hukum Nomor 53 April 2011, h 27

Joses Sembiring, Jimmy. Paduan Mengurus Sertifikat Tanah, Jakarta: Visi Media, 2010

Keraf, Sonny. Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi. Kanisius: Yogyakarta, 1997

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Bidang Kepemilikan Tanah. Jakarta : KOMNAS HAM, 2005

M. Philipus, Hadjon Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penangananya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara). Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Mortokusumo, Sudikno Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty,1985

Mudjiono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalilasi Fungsi Badan Peradilan. Jurnal Hukum. No.3, Vol 14 juli (2007) :458-473.

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.

Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: Cintra Aditya Bhakti,2001

Noor, Aslan. Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2006

Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007

Putu Budiartha, Nyoman. Hukum OUTSOURCHING Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum. Malang: Setara Press, 2016

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Santoso, Urip. Hukum Agraria Kajian Kompherensif. Jakarta: Kencana2020

Santoso, Urip. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana 2012.

Santoso, Urip. Peroleh Hak Atas Tanah, Bandung: Kencana, 2015

Santoso, Urip. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana: Jakarta 2010

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Soetikno, Imam. Proses Terjadinya UUPA, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.

Sutedi, Andrian. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Sutopo, Utoyo. Masalah Penyalahgunaan Sertifikat Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangany. Yogyakarta: 1992

Tehupeiory, Artje. Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012

Usman, Abdul hamid, Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan: volume 1Nomor 2, 29 Juni 2020

Wahyo, Adhyakso dkk. Jaminan Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Menurut Ketentuan Perarutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Dalam Sengketa Pertanahan, UNTAG (Surabaya, Jurnal Akrab, Volume 5 Nomor 1 Edisi 202) h.12

Waskito dan Hadi Arnowo, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

Undang- Undang dan Peraturan Lainya

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Interview

Wawancara Kepada Kepala Subseksi Bagian Penataan Tanah Dan Ruang di BPN Jakarta Utara pada tanggal 24 november 2020

Profil Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, wawancara pada Tanggal 24 November 2020.




DOI: https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.20520 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.