Case Study of The Supreme Court Ruling Number: 3002 K/Pdt/2015 On The Validity of Provision of Income Agreement Which Was Made Before Divorce Based On Civil Code

Hazar Kusmayanti, Tri Utami Warapsari, Linda Rachmainy

Abstract

Abstract:

A legally created agreement applies as law to those who make it. The terms of the validity of an agreement are regulated in Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata). If the terms of the validity of the agreement are not fulfilled, then the legal consequences arising from such agreements can be annulled or null and void. The practice in society can be seen in The Supreme Court Ruling Number 3002 K/PDT/2015, there was married couple who are while in the period of marriage bonds, made agreements in front of the Notary and written down in Notarial Deed Number 72, which content is concerning the demand of child’s living cost for a lifetime, asked by the wife to the husband when the divorce happens later. The Supreme Court Ruling Number 3002 K/PDT/2015 states that the demand of living cost agreement is invalid and can be annulled because it does not meet one of the requirements of the validity of the agreement, which is lawful reason as regulated in Article 1320 of the Civil Code. The purpose of this study is to know the Supreme Court Ruling on the validity of the demands of living cost agreement and legal consequence of the agreement based on the Civil Code.

Keywords: the validity of the demands of living cost agreement, legal consequence of the agreement

 

Abstrak:

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam praktek di masyarakat sebagaimana yang ada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/PDT/2015, terdapat pasangan suami istri yang dalam masa ikatan perkawinan membuat perjanjian di hadapan Notaris dan dituangkan di dalam Akta Notaris Nomor 72, isinya menyangkut tuntutan nafkah hidup untuk anak dan dimintakan selama seumur hidup yang diajukan oleh istri kepada suami apabila kelak terjadi perceraian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/PDT/2015 menyatakan bahwa perjanjian tuntutan nafkah tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu syarat sebab yang halal yang diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung tentang keabsahan perjanjian tuntutan nafkah dan akibat hukum perjanjian tersebut ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kata Kunci: keabsahan perjanjian tuntutan nafkah, akibat hukum perjanjian


Keywords


the validity of the demands of living cost agreement, legal consequence of the agreement

References

A. Books

Muhammad, Abdulkadir, 1990, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muljadi, Kartini, et,al., 2006, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Naja, H.R Daeng, 2009, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung.

Prints, Darwan, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Raharjo, Handri, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Satrio, J, 1999, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.

Setiawan, R , 1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung.

Simanjuntak, P.N.H., 2007, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta. Subekti, Wienarsih Imam, et.al., 2005, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Gitama Jaya, Jakarta.

Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta.

Syahrani, Riduan , 2005, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi, Alumni, Bandung.

Widjaya, I.G. Rai, 2003, Merancang Suatu Kontrak Dan Praktik, Kesaint Blanc, Jakarta.

B. Journal Articles

Mahkamah Agung, “SEMA Nomor 7 Tahun 2012”, 2013, Kepaniteraan MahkmamahAgung,, 23 Maret 2018.

Wahyono Dharmabrata, “Usia dewasa dalam Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan”, 1996, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, 10 Maret 2018.

C. Legislation

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

D. Court Ruling/ Order :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Oktober 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3002 K/PDT/2015 perihal upaya kasasi perkara Alimar Hutagaol, S.E. melawan Yossy Oni Rica, 15 September 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 114/PDT/2014/PT.PLG perihal upaya banding perkara Alimar Hutagaol, S.E. melawan Yossy Oni Rica, 22 Januari 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 14/PDT.G/2014/PN.ME perihal gugatan wanprestasi Yossy Oni Rica melawan Alimar Hutagaol, S.E, 19 Agustus 2014.




DOI: 10.15408/jch.v7i1.9096

Refbacks

  • There are currently no refbacks.