Legislative Construction of the Post Amendment In Restoring Indonesian Democracy

Asep Syarifuddin Hidayat

Abstract

Abstract.

Restoring the face of Indonesian Democracy is complicated.Long phases in any case are needed until the real of Indonesian democracy is obtained. Constitutional amendments were also carried out to restore the meaning of democracy to achieve the benefits of democracy itself. As a result of the constitution being considered sacred and cannot be touched by the idea of change during the New Order, amendments became the only unavoidable alternative. The amendments were undergone in an effort to touch on the elements that are considered as the joint foundation of the establishment of democracy in this country. The things done in the amendments also relate to strengthening the contents of the institution which is the mandate of the constitution. Legislative construction is considered as the base of the joint which is the estuary of the concept of pure democracy. The addition of the DPD organs as a new institution in the Indonesian constitutional legislative structure is part of an effort to restore democracy in Indonesia. Therefore this construction effort has an impact on the opening of access to democracy so that it is no longer distant from the people, guaranteed individual and group freedom, upholding human rights, and opening the space for freedom for the press.

Keywords: Construction, Legislative Institution, Indonesian Democracy


Abstrak.

Melakukan restorasi wajah Demokrasi Indonesia tidaklah mudah. Setidaknya dibutuhkan fase-fase yang panjang hingga akhirnya didapatkan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Amandemen konstitusi pun dilakukan untuk mengembalikan makna demokrasi guna mencapai manfaat dari demokrasi itu sendiri. Akibat konstitusi dianggap sakral dan tidak dapat disentuh oleh ide perubahan pada masa orde baru, maka amandemen pun menjadi satu-satunya alternatif yang tidak dapat dihindari. Amandemen dilakukan dalam upaya menyentuh unsur-unsur yang dianggap sebagai pangkal sendi dari tegaknya demokrasi di negara ini. Hal yang dilakukan dalam amandemen juga berkaitan dengan penguatan isi lembaga yang merupakan amanat konstitusi. Konstruksi legislatif dianggap sebagai pangkal sendi yang menjadi muara konsep demokrasi murni.  Penambahan organ DPD sebagai Lembaga baru dalam struktur legislatif ketatanegaraan Indonesia merupakan  bagian dari usaha merestorasi demokrasi di Indonesia. Karenanya upaya kontruksi ini berdampak pada terbukalah akses demokrasi sehingga tidak lagi berjarak dengan rakyat, terjaminnya kebebasan individu dan kelompok, tegaknya hak asasi manusia, serta terbukanya ruang kebebasan bagi pers.

Kata Kunci: Kontruksi, Lembaga legislatif, Demokrasi Indonesia



Keywords


Construction, Legislative Institution, Indonesian Democracy

References

Ajiputra, Gilang Syawal. Etnonasionalisme di Spanyol: Studi Tentang Konflik Separatisme Etnis Basque dan Catalan, Jakarta: FISIP UIN Jakarta, 2017.

Amirin, Tatang M. Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006) Jilid II.

Azra, Azyumardi. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: Tim ICCE UIN 2003.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2008.

Estede, Suprapto. Sistem Konstitusi dan Dinamika Pelaksanaan UUD 1945, diakses pada 23 Januari 2018 melalui https://kewarganegaraanblog.wordpress.com/2013/10/26/sistem-konstitusi-dan-dinamika-pelaksanaan-uud-1945/

Hanafie, Haniah; Suryani, Politik Indonesia, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Hatta, Mohammad. “Indonesia Merdeka” dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan, Jakarta: Penerbit LP3ES,1998.

Latif, Yudi. Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan aktualitas PANCASILA, Jakarta: Gramedia, 2011.

MD, Moh. Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta, PT. RINEKA CIPTA, 2003.

Nurtjahyo, Hendra. Filsafat Demokrasi, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution, Demokrasi Konstitusional, Jakarta: Kompas, 2010.

Rosidi, Ahmad. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol. III/ Nomor. 8/ Agustus 2015. hal. 284

Saleh, Hasan. Civic Education, Jakarta: Audi Grafika, 2002.

Sumodiningrat, Gunawan; dan Agustian, Ary Ginanjar. Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia, Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008.

Wicaksono, Dian Agung. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Fair Equality of Opportunity di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009, Jurnal Konstitusi: Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.

Yunus, Nur Rohim. “Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” dalam Jurnal SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, Vol. 2 No. 2 (2015).


Full Text: PDF

DOI: 10.15408/jch.v7i1.10581

Refbacks

  • There are currently no refbacks.